Semua serba populer. Jadi penganut kebijakan kurang berani ambil keputusan sebab pasti menimbulkan kontroversi"Jakarta (ANTARA News) - Ketua Mahkamah Konstitusi RI periode 2002-2008 Jimly Asshiddiqie menilai sistem demokrasi di Indonesia tergolong populer sehingga para pemimpinnya tidak berani mengeluarkan kebijakan yang tidak populer.
"Demokrasi kita sangat ngepop. Semua serba populer. Jadi penganut kebijakan kurang berani ambil keputusan sebab pasti menimbulkan kontroversi," kata Jimly di sela seminar "Pekan Politik Kebangsaan" di Jakarta, Kamis.
Karena takut menimbulkan kontroversi, maka kebijakan yang dibuat atau diputuskan pemimpin pun bersifat popular dengan maksud diterima semua pihak.
Jimly mengatakan demokrasi pop ini terjadi karena Indonesia masih dalam proses belajar demokrasi.
imly mengemukakan, kebijakan yang dibuat sengaja menghindari kontroversi agar pejabat tinggi negara kembali dipilih untuk menjabat.
"Padahal mau membenahi negara ini sistemnya harus dibenahi. Sistem itu butuh perbaikan serius, pasti kontroversial," tegas Jimly.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu menambahkan Indonesia memiliki penduduk sangat plural atau beragam sehingga tidak mungkin memiliki pendapat yang sama.
Oleh sebab itu pemimpin atau pejabat harus paham bahwa setiap keputusan dapat membuahkan kontroversi. Untuk itu mereka harus mampu menjelaskan maksud dan tujuan dari kebijakan mereka.
Pewarta: Maria Rosari
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2013
