Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR Agung Laksono mengatakan bahwa pihaknya tidak mau mencampuri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memutuskan perlu tidaknya diadakan pergantian menteri (reshuffle). "Saya tak mau campur tangan soal itu," katanya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Senin. Masalah perombakan kabinet yang dikenal dengan istilah reshuffle itu belakangan menjadi wacana nasional dan sejumlah tokoh partai politik mengemukakan perlunya Presiden melakukan hal itu atas pertimbangan kinerja sejumlah menteri yang kurang maksimal. Agung mengatakan pihaknya mendukung perbaikan kinerja kabinet sehingga masalah ekonomi dan pemberantasan korupsi bisa lebih dimaksimalkan kinerjanya. Menurut dia, yang paling berhak menentukan perlu tidaknya reshuffle dilakukan adalah pihak Istana, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Yang menentukan soal itu adalah Istana," katanya. Bahkan dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan Presiden di DPR Senin pukul 19.00 WIB, menurut Agung, agenda utamanya adalah soal penyelarasan visi antara DPR dan eksekutif atas RUU Pajak yang selama ini berlarut-larut penyelesainannya. "Rapat konsultasi tidak membahas soal reshuffle. Kita akan bahas soal RUU Pajak agar pemulihan ekonomi makin cepat dapat dilaksanakan," katanya. Beberapa pihak yang berkepentingan dengan perombakan kabinet antara lain Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR) Zaenal Maarif. Menurut Zaenal, kabinet SBY perlu dirombak karena dalam dua tahun pemerintahannya belum ada perbaikan ekonomi secara signifikan. "Ada enam menteri yang perlu diganti. Dua dari bidang ekonomi, dua lagi bidang hukum dan pertahanan dan dua lainnya dari kesra," kata Zaenal tanpa menyebut nama-nama menteri yang perlu diganti. Menurut Agung, saat ini rakyat tetap menuntut pemerintah untuk meningkatkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. "DPR juga mendesak Pemerintah untuk terus melakukan pemberantasan korupsi," tambah Agung.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
