Kemendagri: Tetapkan status kebencanaan untuk gangguan pasokan pangan

Jakarta (ANTARA) - Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mendorong pemerintah daerah (Pemda) yang terdampak bencana pangan untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana bila ada gangguan pasokan pangan.

"Langkah ini penting agar pihak terkait seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat menyalurkan berbagai bantuan pangan,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Kepada teman-teman kepala daerah, bila terjadi bencana apa pun yang mengakibatkan gangguan dari pasokan pangan, agar menetapkan status darurat bencananya segera, dan dapat segera menghubungi Badan Pangan Nasional.

Diketahui, Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah mengalami bencana banjir akibat tingginya curah hujan. Kedua daerah itu diimbau untuk mencontoh langkah Kabupaten Wajo yang telah lebih dulu menetapkan status tanggap darurat bencana ketika dilanda banjir.

Selain itu, dia menekankan pentingnya membantu daerah-daerah yang mulai memasuki musim panas. Dirinya berharap, Kementerian Pertanian (Kementan) yang hadir dalam rapat tersebut dapat mengoptimalkan pompa air yang tersedia untuk membantu mengairi lahan.

“Begitu (pompa) terpasang baik segera dioptimalkan maupun yang sudah terpasang supaya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi,” jelasnya.

Di lain sisi, Tomsi juga menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Hal itu terutama terhadap komoditas yang pasokannya bergantung pada impor seperti bawang putih.

Untuk mengatasi persoalan ini diperlukan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, hingga para importir.

Sebagai tambahan informasi, rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber di antaranya Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo, serta Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono.

Selain itu hadir pula narasumber dari kementerian dan lembaga lainnya yang terhubung secara daring.

Mereka di antaranya perwakilan dari Kementan, Kementerian Perdagangan, Bulog, Satgas Pangan Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung. Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia.