Kemenko PMK optimalkan taman bacaan masyarakat tingkatkan literasi

Peningkatan budaya literasi kita melalui taman bacaan masyarakat (TBM)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengoptimalkan taman bacaan masyarakat sebagai upaya peningkatan budaya literasi masyarakat.

"Peningkatan budaya literasi kita melalui taman bacaan masyarakat (TBM), karena kemampuan membaca kita masih 70 persen, masih banyak daerah yang kemampuan membacanya kurang, belum melek huruf," ujar Plt Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Aris Darmansyah Edisaputra dalam temu media di Jakarta, Senin.

Dalam peningkatan literasi tersebut, Kemenko PMK juga mendorong kerja sama antara Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk memanfaatkan dana desa dengan mendirikan TBM atau perpustakaan di desa.

"Targetnya minimal satu desa satu TBM. Kita sedang mengkoordinasikan ada penandatanganan kesepakatan agar dapat membuat programnya, agar para kepala desa benar-benar memanfaatkan dana desanya," kata Aris.

Ia juga menyampaikan pemanfaatan dana desa untuk membuat taman bacaan masyarakat tersebut akan terus dikawal oleh pemerintah agar tepat sasaran.

"Tugas kita melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) jangan sampai (dananya) di-tag tetapi tidak dilakukan, jadi kita dalam bidang pengendalian," ucapnya.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Literasi Inovasi dan Kreativitas Kemenko PMK Ferdiansyah mengatakan bahwa peta jalan pembudayaan literasi yang sudah disusun sejak tahun 2021 kini sedang dalam tahap evaluasi dan penyelarasan konsep di Badan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Sampai saat ini, di Kemendikbudristek sedang melakukan proses evaluasi atau penyamaan konsep, mengenai apa itu literasi, ruang lingkupnya seperti apa, dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan," kata dia.

Menurutnya, perlu ada naskah akademik peta jalan pembudayaan literasi lebih lanjut agar seluruh kementerian/lembaga dapat terlibat.

"Naskah akademik peta jalan pembudayaan literasi ini bukan seperti naskah akademik yang biasa saja, kalau misalnya ada UU sistem perbukuan, atau UU terkait tingkat literasi ada Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), lalu UU Perpustakaan, lalu terbaru UU tentang Perbukuan," tuturnya.

Ia juga mengemukakan Kemenko PMK akan mendorong kolaborasi yang lebih kuat terkait peningkatan literasi.

"Selama ini, Masing-masing kementerian/lembaga punya program literasi, tetapi bekerja sendiri-sendiri, padahal potensi yang bisa kita dorong itu banyak sekali, banyak hal yang bisa kita kolaborasikan," ucap Ferdiansyah.