Menteri PPN Suharso: RI maju signifikan dalam satu dekade terakhir

Kita juga patut berbangga bahwa Indonesia berhasil mencapai kategori negara upper middle income pada tahun 2019

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan Indonesia mencapai kemajuan signifikan di berbagai bidang pembangunan dalam satu dekade terakhir selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Dalam satu dekade terakhir ini, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan di berbagai bidang pembangunan di tengah dinamika global dan domestik akibat (faktor) geopolitik, ekonomi, dan COVID-19,” katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di Jakarta, Senin.

Sepanjang 2014 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,01 persen menjadi 5,05 persen, angka kemiskinan menurun dari 11,25 pada Maret 2014 menjadi 9,36 pada Maret 2023, lalu penyediaan lapangan kerja turut meningkat per tahun hampir tiga kali lipat dari 1,87 juta orang pada tahun 2015 menjadi 4,55 juta orang pada 2023.

Begitu pula pemerataan pembangunan yang menunjukkan tren positif dengan penurunan rasio gini dari 0,406 pada Maret 2014 menjadi 0,38 pada Maret 2023, serta nilai tukar petani meningkat dari 102 pada tahun 2014 menjadi 112,46 pada 2023.

Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia mengalami kemajuan signifikan yang ditunjukkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik lebih dari lima poin, yakni 68,9 pada 2014 menjadi 74,39 pada tahun 2023.

“Kita juga patut berbangga bahwa Indonesia berhasil mencapai kategori negara upper middle income pada tahun 2019. Sedikit turun (saat terjadi pandemi COVID-19), kemudian naik kembali pada tahun 2020 kita mencapai 4,095 dolar AS per kapita (dan 4.580 dolar AS per kapita pada 2022),” ungkap dia.

Selama 13 tahun terakhir, lanjutnya, Produk Domestik Bruto (PDB) Nominal Indonesia juga mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari 0,75 triliun dolar AS pada 2010 menjadi 1,4 triliun dolar AS pada tahun 2023.

Berbagai bauran kebijakan yang bersifat akomodatif disebut memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi, sehingga meningkatkan pertumbuhan PDB Nominal.

Di tatanan global, ucap Suharso, kontribusi ekonomi Indonesia terhadap perekonomian global naik menjadi 2,5 persen dari 2,4 persen. Hal ini ditunjukkan dari kenaikan posisi Indonesia yang pada tahun 2014 peringkat ke-10 menjadi posisi ke-7 pada 2024 berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP). Capaian tersebut dinilai lebih baik dibandingkan negara-negara seperti Brazil, Inggris, dan Prancis.

Capaian pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kontribusi ekonomi Indonesia pada perekonomian global terus didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) maupun infrastruktur. Peningkatan kualitas SDM Indonesia tergambar dari perbaikan capaian pendidikan dan kesehatan.

Selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun ke atas semakin meningkat dari 8,22 tahun pada 2014 menjadi 9,13 tahun pada 2023. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi turut membaik dari 25,76 persen menjadi 31,45 persen.

Adapun peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan usia harapan hidup naik konsisten dari 70,59 tahun menjadi 73,93 tahun, serta prevalensi stunting yang menurun dari 37,20 persen menjadi 21,5 persen. Hal tersebut didukung dengan kenaikan pesat cakupan jaminan kesehatan nasional yang menjadi jaminan kesehatan sosial terbesar di dunia, yakni dari 52,50 persen menjadi 95,60 persen.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia juga bertumbuh sangat pesat selama satu dekade terakhir. Panjang jalan tol yang terbangun dan beroperasi meningkat tiga kali lipat dari 790 kilometer (km) menjadi 2.049 km kumulatif selama 2015-2023, lalu panjang jalan baru yang terbangun meningkat dari 3.830 km pada 2014 menjadi 5.834 selama km 2015-2023.

Berikutnya ialah penyediaan akses masyarakat terhadap air minum naik dari 84,04 persen pada 2014 menjadi 91,72 persen pada 2023, akses sanitasi (air limbah domestik) layak dari 66,23 persen menjadi 82,36 persen, serta rasio elektrifikasi dari 84,35 persen menjadi 99,79 persen.