Disperkim Kepri bangun proyek fisik senilai Rp9,8 miliar di Anambas

Anambas (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membangun sejumlah proyek fisik senilai Rp9,8 miliar di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun anggaran 2024.

Proyek-proyek fisik tersebut tersebar di Kecamatan Jemaja, Kecamatan Palmatak dan Pulau Tarempa sebagai pusat ibukota Anambas.

"Proyek yang kita bangun di Anambas tahun ini rata-rata berkaitan dengan prasarana utilitas umum (PSU), seperti jalan, batu miring hingga gedung olahraga," kata Kepala Disperkim Kepri Said Nursyahdu dalam kunjungan kerjanya ke Anambas, Senin.

Selain itu, kata dia, Disperkim Kepri juga membangun beberapa fasilitas yang menjadi kebutuhan vital masyarakat Anambas, di antaranya sistem penyaluran air minum (SPAM) di Sungai Jutai Jemaja dengan total anggaran sekitar Rp1,12 miliar.

Kemudian, pembangunan intake atau bangunan penangkap air atau tempat air masuk dari sungai. Proyek ini bertujuan memenuhi pasokan air minum/bersih bagi warga setempat.

Lalu, pembangunan dinding pemecah ombak di Desa Landak Jemaja, karena sejumlah warga pesisir di daerah itu selama ini mengeluhkan terjangan ombak saat musim angin utara atau gelombang tinggi.

"Bangunan pemecah ombak bertujuan menjaga keamanan pemukiman pesisir dari hantaman ombak, termasuk mencegah abrasi," ujar Said.

Selanjutnya, ada beberapa pembangunan fasilitas atau sarana olahraga (tribun) hingga gedung PKK di Jemaja.

Ia mengklaim pembangunan fisik di Kepulauan Anambas tahun ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Hal itu menandakan Pemprov Kepri melalui Disperkim berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota se-Kepri, termasuk daerah perbatasan Anambas sampai Natuna.

Said mengaku bahwa pihaknya mengandalkan APBD untuk pembangunan daerah. Disperkim Kepri juga gencar melobi pemerintah pusat agar mengucurkan dana APBN guna mendorong pembangunan di Kepri.

APBD Kepri yang sebesar Rp3,9 triliun, menurutnya, masih terbatas untuk membangun daerah yang memiliki 2.408 pulau tersebut.

"Kita sudah dapat tawaran dari Deputi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk kegiatan pembangunan fisik di Anambas. Saat ini kita coba dulu pakai APBD, kalau memang tidak memadai, akan diajukan ke pemerintah pusat," katanya.