Terobosan SBY disampaikan ke kelompok strategis AS

Jakarta (ANTARA News) - Komitmen, pemikiran, dan langkah-langkah terobosan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Papua Lukas Enembe disampaikan ke berbagai kelompok strategis di Amerika Serikat.

Siaran pers Staf Khusus Presiden yang diterima Antara, Rabu, menyebutkan bahwa pesan-pesan tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Presiden, Velix Vernando Wanggai dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Provinsi Papua, Fransiscus Xaverius (FX) Mote di ibukota Amerika Serikat, Washington DC, Senin (9/12).

Pada kesempatan tersebut, Frans Mote dan Velix Wanggai, beserta Asisten Staf Khusus Presiden: Moksen Sirfefa, Alex Kapisa, Professor Masud Said, dan Sandra Erawanto bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dr Dino Patti Djalal.

Setelah policy briefing tentang Papua di Kedutaan Indonesia berakhir, Velix Wanggai dan FX Mote berdialog secara terbatas dengan Edmund McWilliams, seorang mantan diplomat Amerika Serikat, yang saat ini menjadi aktivis hak asasi manusia, termasuk aktif di West Papua Advocacy Team (WPAT) dan the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN).

Selama ini, Ed McWilliams aktif menulis berita-berita Papua di berbagai media internasional dari perspektif aktivis Barat. McWilliams mengkritisi kebijakan transmigrasi, pembatasan jurnalis dan aktivis asing ke Papua, kebebasan ekspresi, maupun kekerasan bagi aktivis Papua.

Merespons kritikan itu, Velix Wanggai menyampaikan telah banyak perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi Papua.

Di era demokrasi dan desentralisasi saat ini, negara menjamin kebebasan rakyat untuk berpendapat, berorganisasi, dan berekspresi. Kebebasan pasti kepastian tanggung jawab, tidak melanggar hukum, atau tindakan kriminal.

Apalagi dengan payung Otonomi Khusus, Pemerintah Provinsi Papua telah meninjau kebijakan transmigrasi dan di tingkat nasional, kata Velix Wanggai, Kementerian Transmigrasi melakukan reorientasi dan refocusing kebijakan transmigrasi.

Kata Velix Wanggai dan FX Mote, Pemda Papua sedang intensif didalam mendesain formula otonomi khusus yang diperluas atau plus. Presiden SBY memberikan ruang bagi rakyat Papua untuk merumuskan skenario kewenangan dalam payung otonomi khusus plus ini. Harapannya, kewenangan yang luas ini menjadi fondasi bagi Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera.

Melengkapi pendekatan struktural ini, Pemerintah juga menerapkan pendekatan kultural di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam mengelola Papua.

Velix Wanggai dan Frans Mote juga berdiskusi dengan Kathleen Rustici dari lembaga think tank, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dan Brian Kraft, peneliti politik dan demokrasi dari The George Washington University.

Selain itu, acara diskusi "The Devolution of Authority: Managing Papua, Indonesia" digelar di USINDO di Washington DC.

Dalam acara itu bersama Duta Besar Dino Patti Djalal, Edmund McWilliams, Kathleen Rustici, dan Brian Kraft, Velix Wanggai menjelaskan "Triple Track Strategy" yang menjadi desain besar kebijakan Presiden SBY dalam mengelola Papua. Pertama, Kebijakan Papua Tanah Damai, di mana langkah-langkah untuk mengakhiri konflik menuju Papua yang damai dan harmonis. Kedua, Kebijakan untuk rekonstruksi UU No. 21/2001 menuju Otonomi Khusus yang diperluas atau plus (the expanded special autonomy). Ketiga, Kebijakan pembangunan yang komprehensif dan ekstensif untuk Papua.

Ketiga langkah dalam triple track strategy ini menjadi kesepakatan penting ketika pertemuan Presiden SBY dengan para pemimpin Papua, baik Gubernur Papua Lukas Enembe, Wakil Gubernur Klemen Tinal, Ketua MRP Timotius Murib, dan Ketua DPRP Yunus Wonda, bertempat di Kantor Presiden, pada 29 April 2013.

Perubahan Papua

Sejalan dengan pesan Velix Wanggai itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemda Papua, FX Mote menegaskan Gubernur Papua, Lukas Enembe, dan didukung oleh Wagub Klemen Tinal beserta MRP dan DPRP sangat serius untuk mewujudkan komitmen bagi perubahan Papua.

Dengan visi Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera, dalam Kasih Menembus Perbedaan, Gubernur Papua Lukas Enembe meletakkan pondasi penting dalam menata Papua.

Menurut FX Mote, dalam enam bulan pertama ini, Gubernur Enembe telah melakukan terobosan strategis, seperti membangun komunikasi yang intensif dengan pihak DPRP dan MRP, menyelesaikan kerangka perencanaan pembangunan daerah, baik RPJP, RPJMD, dan RTRW Papua, serta memperbaiki skenario alokasi dana Otonomi Khusus menjadi 20 persen untuk Provisi dan 80 persen untuk Kabupaten/Kota.

Selain itu, Gubernur Enembe juga melakukan langkah-langkah terobosan di dalam menata struktur birokrasi pemerintah provinsi, mengubah pendekatan program dan proyek yang lebih berpihak ke rakyat, serta mengubah program kampund dari RESPEK menjadi PROSPEK.

Masih sejalan dengan semangat perubahan itu, FX Mote menambahkan bahwa Papua juga bertekad menjadi Tuan Rumah PON XX Tahun 2020.

Momen itu, katanya, penting di dalam memperkuat ikatan kebangsaan, menciptakan bibit-bibit olahragawan, serta mempercepat pembangunan wilayah.

Demikian pula, Velix Wanggai dan FX Mote menyampaikan ke Ed McWilliams dari ETAN maupun peneliti dari CSIS bahwa mengelola Papua ini tidak mudah, namun Presiden SBY maupun Gubernur Papua Enembe bertekad meletakkan fondasi yang penting dengan menambah bobot, terobosan, nilai tambah dalam payung otonomi khusus yang diperluas atau otonomi khusus plus.

Pembobotan kewenangan bagi Papua ini berimplikasi bagi rekonstruksi UU 21/2001, yang diharapkan dapat selesai pada akhir periode kepemimpinan Presiden SBY.

Selain, di Washington DC, Velix Wanggai dan FX Mote akan berdialog dengan berbagai kelompok strategis dan kampus di Amerika Serikat di New York, San Francisco, dan Los Angeles.