Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Agung Laksono mengatakan bahwa rapat konsultasi membahas RUU Pajak dan persiapan Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Lebanon adalah untuk menyamakan visi antara eksekutif dan legislatif dalam menyelesaikan masalah tersebut.Meski demikian, menurut Agung usai memberikan sambutan dalam upacara pergantian antarwaktu anggota DPR dari Fraksi Partai kebangkitan Bangsa (FPKB) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) di Jakarta, Senin, agenda rapat konsultasi itu bisa saja melebar."Diharapkan, setelah rapat konsultasi ini, masalah RUU Pajak cepat selesai karena hal itu penting untuk memulihkan kondisi ekonomi kita," katanya.Menurut dia, selama ini pembahasan RUU Pajak tersendat-sendat karena masalah prosedural. "Rapat konsultasi ini akan mengupayakan penyelesaian masalah tersebut," tambahnya. Rapat konsultasi itu, tambah Agung, juga akan membahas masalah persiapaan pengiriman pasukan perdamaian ke Lebanon oleh Indonesia. "Kita akan bahas mengenai anggaran untuk keberangkatan pasukan kita ke Lebanon," katanya. Rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu direncanakan dilakukan di Ruang Pustaka Loka, hari ini pukul 19.00 WIB. Dari pihak Pimpinan DPR, selain Ketua DPR Agung Laksono dan empat Wakil Ketuanya, hadir juga Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR, Piminan dan anggota Komisi I DPR dan Pansus DPR mengenai Pajak.Sementara dari pemerintah akan hadir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri. Ketika ditanya apakah topik pergantian kabinet yang belakangan ini ramai diberitakan di koran-koran juga akan dibahas dalam rapat konsultasi, Agung mengatakan soal perombakan kabinet bukan urusan DPR. "Masalah itu dibahas di Istana," kata Ketua DPR itu.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
