Mahasiswa minta KPK usut tuntas korupsi di Banten

Kami berharap KPK segera mengusut keterlibatan Ratu Atut pada kasus alkes Banten dan Tangerang Selatan itu."

Lebak (ANTARA News) - Mahasiswa Kabupaten Lebak mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas kasus korupsi di Provinsi Banten.

"Kami berharap KPK serius untuk menuntaskan korupsi yang kini sedang ditangani, seperti kasus alat-alat kesehatan (Alkes)," kata Ali, mahasiswa dari Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala), Senin.

Ia mengatakan, pihaknya akan berjuang keras melawan para perampok uang rakyat itu.

Menurut dia, masyarakat Banten yang relegius menganggap tindakan yang melanggar hukum negara dan agama harus diberantas, termasuk koruptor sebab koruptor bisa menyengsarakan orang banyak juga dapat menimbulkan kemiskinan.

Oleh karena itu, pihaknya terus menyuarakan aspirasi antikorupsi melalui aksi unjuk rasa maupun kegiatan lainya.

Selama ini, ujar dia, kasus korupsi di Banten cukup memprihatinkan dan nilainya cukup tinggi antara lain hibah dan bantuan sosial mencapai ratusan miliar rupiah.

Selain itu juga pelaku korupsi di Banten yang sudah ditetapkan tersangka alkes sangat "demonstratif" dengan menampakan kekayaan, seperti mobil dan rumah mewah.

Kekayaan lainnya juga di antaranya tanah dan perusahaan-perusahaan.

Penggeledahan KPK di rumah Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan adik Gubernur Banten menunjukkan begitu banyak mobil mewah yang harganya miliaran rupiah.

Sedangkan, di Banten masih tinggi angka kemiskinan juga penderita gizi buruk.

"Kami berharap KPK segera mengusut keterlibatan Ratu Atut pada kasus alkes Banten dan Tangerang Selatan itu," katanya.

Begitu pula, Arip, mahasiswa Kabupaten Lebak mengaku bahwa korupsi di Indonesia berkembang dan tumbuh subur, bahkan menjadi kebiasaan.

Karena itu, pihaknya berharap pelaku korupsi dihukum seberat-beratnya.

Bahkan, korupsi di Banten merupakan kejahatan keluarga, seperti dikatakan Ketua KPK Abraham Samad belum lama ini.

"Kami minta KPK dapat menuntaskan kasus-kasus korupsi di Banten dengan baik," katanya.

Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak KH Baijuri mendesak KPK menuntaskan korupsi di Banten karena perbuatan haram itu bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum negara.

Desakan berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa agar KPK mengusut pelaku-pelaku korupsi merupakan kemajuan guna meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

"Jika kasus korupsi bisa ditangani dengan baik, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya. (MSR/N002/A029)