Jakarta (ANTARA News) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak keberatan jika Presiden melakukan evaluasi terhadap seluruh menterinya karena kebijakan untuk me
reshuffle (merombak kabinet) adalah wewenang Presiden.
"Dahulu sewaktu Presiden memilih menteri-menterinya dia berjanji akan melakukan evaluasi kinerja setiap tahun. Saya pikir sah-sah saja, itu hak prerogatif presiden karena para menteri kan pembantu presiden," kata Ketua Umum PKS Tifatul Sembiring di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS di Jakarta, Minggu.
Menurut Tifatul, wacana
reshuffle kabinet sebagai manuver politik adalah sesuatu yang sah.
"Isu
reshuffle ini kan dihembuskan oleh kawan-kawan dari Golkar, tahun lalu juga begitu, sebagai manuver politik ya sah-sah saja," ujarnya.
Tifatul menegaskan, mengenai isu
reshuffle berulang kali PKS telah menyatakan sikapnya bahwa yang memegang "bola" adalah Presiden bukan partai.
Lebih lanjut Tifatul mengatakan, evaluasi kinerja para menteri adalah sesuatu yang wajar.
Saat ditanya mengenai kesiapan PKS jika para menterinya di
reshuffle, Tifatul mengatakan bahwa hal itu bukan masalah bagi PKS.
"PKS siap-siap saja kalau menteri-menterinya diganti. Kalau mau diganti ya silahkan saja," ujarnya, sekalipun mengaku bahwa hingga kini belum ada kepastian apapun mengenai isu
reshuffle.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006