Pramono: korupsi kejahatan kemanusiaan dan HAM

Selama ini KPK seperti sendirian dalam pemberantasan korupsi ini, dimana korupsi itu biasanya melibatkan pemerintah, DPR, dan pengusaha."

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mendukung penuh gerakan yang menempatkan korupsi sama dengan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sehingga bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi juga internasional.

"Kejahatan korupsi saat ini sudah disamakan dengan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sehingga bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi juga internasional," kata Pramono Anung kepada wartawan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung DPR RI Jakarta, Senin.

Gugus Tugas Nasional Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) yang dipimpin Pramono pun memberikan dukungan yang sama.

Menurut Pramono saat ini kejahatan korupsi sudah disamakan dengan perusakan alam, kejahatan illegal logging, trafficking, karena korupsi itu memberikan dampak sangat buruk terhadap masyarakat.

Dari data yang ada, tambah Pramono, uang hasil korupsi itu setiap tahunnya bisa untuk untuk memberi makan 80 kali lipat rakyat di dunia. Karena itu, tambah dia, gerakan antikorupsi tersebut bukan saja harus dilakukan bagi penggiat korupsi, seperti GOPAC, KPK, kepolisian, kehakiman, melainkan seluruh rakyat Indonesia.

"Selama ini KPK seperti sendirian dalam pemberantasan korupsi ini, dimana korupsi itu biasanya melibatkan pemerintah, DPR, dan pengusaha," kata Pramono.

Untuk itu Pramono mendukung langkah KPK untuk menelusuri keterlibatan anggota DPR RI sampai ke ruang kerjanya dan semua tahapan kerja DPR RI, dari tugas legislasi, budgeting, dan pengawasan.

"Kami tak pernah menghalangi KPK untuk memeriksa anggota DPR jika ada dugaan keterlibatan korupsi. DPR tak boleh ikut campur dalam kasus yang melibatkan anggotanya, karena keterlibatan itu sama dengan melemahkan KPK," kata Pramono.

Khusus untuk DPR RI, tambah Pramono, harus ada komitmen dari 510 anggota DPR RI, dan memang tidak semuanya bersih.

"Korupsi itu seperti narkoba. Kalau ketahuan dia akan menangis-nangis dan malu, sebaliknya kalau tidak ketahuan mereka akan mengulangi lagi," katanya. (J004/S024)