Ketua KTM ke9 WTO: Kami berhasil

Paket Bali yang disambut gembira sebagian besar delegasi itu berisikan tiga poin utama yaitu tentang fasilitas perdagangan, pertanian, dan peningkatan kapasitas negara miskin alias least developed countries (LDC), berhasil disepakati.

"Kami berhasil," kata Ketua KTM ke-9 WTO, Gita Wirjawan, yang juga menteri perdagangan Indonesia, saat menyampaikan pidato penutupan kegiatan itu, Sabtu (7/12). Konferensi itu dihadiri delegasi dari 159 negara.

Pembahasan membuahkan Paket Bali dalam konferensi yang dibuka Presiden Susilo Yudhoyono itu sempat terkendala sikap India yang tidak setuju dan bersikeras stok keamanan pangan harus sebesar 15 persen dari produk keluaran nasional dengan durasi waktu subsidi tidak terbatas.

Negara maju, di antaranya Amerika Serikat sebelumnya menyetujui angka 15 persen itu, tapi subsidi hanya berlaku selama empat tahun.

Akhirnya terkait stok publik untuk ketahanan pangan anggota WTO menyepakati bahwa dalam empat tahun lagi atau di KTM ke-11 harus sudah disepakati solusi permanen terkait stok pangan. Kesepakatan ini merupakan sejarah baru dalam pembahasan membentuk sistem perdagangan global melalui WTO.

Solusi permanen akan ditetapkan untuk negara berkembang saja. Selama belum tercapai solusi permanen, negara berkembang boleh menumpuk stok pangan untuk ketahanan pangan negaranya lebih dari 10 persen.

Negara berkembang itu harus menotifikasi besaran subsidi mereka kepada komite pertanian dan melaporkan sejumlah data antara lain terkait harga penjualan dan stok akhir.

Selama masa interim tersebut, setiap anggota yang tergabung dalam WTO harus menahan diri tidak membawa aduan dalam penyelesaian sengketa WTO.

Namun setelah India melunak, empat negara sempat menolak naskah rancangan Paket Bali yang berisi 10 proposal itu. Keempat negara itu adalah Kuba, Bolivia, Venezuela, dan Nikaragua.

Menurut juru bicara WTO, Keith Rockwell, salah satu yang menjadi masalah penolakan keempat negara atas rancangan naskah Paket Bali, embargo yang tidak kunjung ditindaklanjuti WTO sejak pertemuan Hong Kong pada 2005.

Paket Bali

Pertemuan di Bali tahun ini kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yang antara lain untuk menyelesaikan pembicaraan liberalisasi perdagangan multilateral yang tercakup dalam Putaran Doha.

Putaran ini sendiri mengadopsi metode perundingan yang disebut single undertaking alias tak ada yang disetujui jika tidak semuanya menyetujui.

Artinya, jika ada satu negara saja yang tidak setuju atas suatu pembahasan, maka itu berarti tidak ada persetujuan dalam pembicaraan itu.

Putaran Doha atau Putaran Pembangunan Doha merupakan deklarasi yang dihasilkan dalam KTM ke-4 di Doha, Qatar, pada 9-13 November 2011. Putaran Doha itu sebenarnya putaran baru dalam nama lain, ebagai jalan tengah atas perbedaan yang muncul di sejumlah anggota WTO.

Putaran Doha merupakan putaran kesembilan negosiasi perdagangan yang diluncurkan sejak sistem perdagangan multilateral terbentuk pada 1947.

Delapan putaran sebelumnya diluncurkan di bawah payung General Agreement on Tariffs and Trades (GATT) atau Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan, yang kemudian berganti nama menjadi WTO sejak 1995.

Berbeda dengan Putaran Doha yang berambisi menyelesaikan 19 poin isu runding, maka Paket Bali hanya memiliki tiga isu runding.

Dalam Fasilitas Perdagangan dibagi dalam dua bagian besar, yakni memuat langkah-langkah atau komitmen mengikat memperlancar arus ekspor, impor, dan barang dalam proses transit; serta memuat ketentuan bagi negara berkembang dan LDC.

Hal ini di antaranya melingkupi kategori komitmen, mekanisme peringatan dini, perpindahan komitmen antar-kategori, waktu tenggang untuk hal-hal yang dipermasalahkan alias dispute settlement, dan pemberian bantuan teknis.

Sementara dalam Paket Pertanian dibagi dalam dua bagian yaitu Proposal G20 yang minta agar administrasi kuota besaran taris (tariff rate quota) agar lebih transparan, dan disiplin atas kompetisi ekspor.

Terkait LDC, dibagi dalam dua kelompok, yaitu S&D treatment yang pada intinya akan mengefektifan penerapannya dalam sistem perdagangan dan Paket LDC Bali yang meliputi duty free quota free, streamlined rules of origin, service waiver, dan kapas.

Dengan posisi setiap kubu yang tetap tak beranjak dari tempatnya seperti itu, Paket Bali yang berisi 10 proposal pokok perundingan terancam tak bisa disepakati. Padahal, sudah ada enam proposal yang sudah mencapai titik temu di Jenewa, khususnya terkait kepentingan negara-negara miskin (LDC) dan tinggal menunggu pengesahan di Bali.


Sikap Indonesia

Indonesia sebagai tuan rumah berusaha sekuat tenaga menghasilkan sekaligus mengegolkan Paket Bali itu dan memecahkan kebuntuan Putaran Doha yang mandek kurang lebih selama 12 tahun tersebut.

Wirjawan bahkan menyatakan, Indonesia akan mengambil sikap lebih fleksibel terkait negosiasi Paket Bali,khususnya dalam Paket Pertanian yang dalam pembahasannya terasa berat diselesaikan.

"Posisi Indonesia untuk Paket Bali ini memerlukan fleksibilitas dalam batas kewajaran," katanya.

Sikap Indonesia dalam WTO adalah tetap berkomitmen dalam WTO dan mengikuti liberalisasi perdagangan secara konsisten dan unilateral.

Sementara kritik dari dalam negeri juga masih terus bermunculan atas keterlibatan Indonesia dalam organisasi perdagangan global itu di tengah kenyataan bahwa daya saing dalam negeri Indonesia masih kurang atas sejumlah masalah yang disepakati.