PM Thailand usulkan referendum

Bangkok (ANTARA News) - Perdana Menteri Thailand Yingluck SHinawatra mengusulkan sebuah referendum mengenai masa depannya pada Minggu, dan berjanji akan mengundurkan diri bila itu yang diinginkan rakyat, ketika para demonstran bersiap dengan desakan terakhir untuk mencoba memaksanya turun dari kekuasaan.

Para pengunjukrasa telah di jalan-jalan ibukota selama berminggu-minggu, bentrok dengan polisi dan bersumpah untuk menggulingkan Yingluck dan membasmi pengaruh saudaranya yang mengasingkan diri, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, menurut laporan Reuters.

Demonstrasi-demonstrasi itu merupakan letusan terakhir dalam hampir satu dekade persaingan antara kekuatan yang mendirikan markas besar di Bangkok dengan mereka yang mendukung Thaksin, mantan konglomerat komunikasi yang memenangkan dukungan besar di pedesaan dengan kebijakan pro masyarakat miskin.

Kubu pro Partai Demokrat mengatakan seluruh kadernya di parlemen akan menyerahkan kursi mereka karena tidak mau mau bekerja dengan partai berkuasa pimpinan Yingluck.

Pemimpin pengunjukrasa, Suthep Thaugsuban, seorang mantan perdana menteri Partai Demokrat, telah menyerukan demonstrasi terakhir pada hari Senin untuk memaksa Yingluck turun.

Yingluck mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi pemerintah bahwa pihaknya sedang mencari jalan untuk mengakhiri konflik.

"Kita harus melakukan referendum sehingga orang bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan," katanya dikutip Reuters.

Suthep, yang sadar bahwa Yinluck sepertinya akan memenangkan sebuah pemilihan umum jika itu yang diminta, mengingatkan mengenai pengaturan penunjukan "orang baik" pada "dewan rakyat" yang akan menggantikan pemerintah.

Yingluck telah menolak gagasan inskonstitusional dan tidak demokratis. Dia tidak menyebut spesifik mengenai referendum tetapi mengatakan hal itu sejalan dengan konstitusi.

"Aku bersedia untuk mendengarkan usulan-usulan dari pengunjukrasa. Saya tidak kecanduan jabatan ini. Saya siap untuk mengundurkan diri dan membubarkan parlemen jika itu yang diinginkan mayoritas rakyat Thailand," katanya.

Militer, yang telah menggulingkan Thaksin pada 2006, mengatakan pihaknya tidak ingin terlibat meskipun telah mencoba untuk menengahi.

Thaksin melarikan diri dari Thailand pada 2008 untuk menghindari tuduhan korupsi, tetapi diyakini masih terlibat erat dengan pemerintahan adiknya.

Sementara dalam Thaksin dalam pesannya di Facebook menuis "Politik Thailand sangat brutal". "Saya telah dibuat sulit karenanya, terutama dengan tuduhan tak loyal kepada kerajaan."