Tidak semua urusan kesehatan itu selesai dengan pemerintah
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Kementerian Kesehatan memperbanyak tenaga kesehatan masyarakat guna menggerakkan dan memandirikan masyarakat melakukan beragam upaya pencegahan penyebaran demam berdarah dengue (DBD).
"Tidak semua urusan kesehatan itu selesai dengan pemerintah. Indonesia ini termasuk lemah dalam hal ini. Dampaknya apa? Penyakit seperti DBD, HIV, atau stunting merebak. Ini karena tidak ada pendampingan dari tenaga kesehatan," kata Edy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Kemenkes catat 621 kematian akibat DBD pada minggu ke-17
“Akhir-akhir ini, saya lihat PSN (pemberantasan sarang nyamuk) lemah tetapi justru mengandalkan vaksinasi atau wolbachia. Pelibatan masyarakat rendah,” ucapnya.
Kementerian Kesehatan RI telah menyampaikan bahwa pada minggu ke-17 tahun 2024, kematian akibat DBD mencapai 621 kematian, sedangkan pada periode yang sama pada tahun 2023 terdapat 209 kematian.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyampaikan pula bahwa pada minggu ke-17 tahun 2024 ini terdapat 88.593 kasus DBD di Tanah Air, sementara pada periode yang sama di tahun 2023 ada 28.579 kasus.
Dia menyebutkan pula lima kabupaten dan kota dengan kasus DBD tertinggi adalah Kota Bandung (3.468), Kabupaten Tangerang (2.540), dan Kota Bogor (1.944).
Siti lalu mengingatkan publik untuk melakukan langkah-langkah pencegahan DBD, seperti pembersihan sarang nyamuk serta langkah menguras, menutup, dan mengubur (3M) tempat yang berisiko menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk.
Baca juga: Komisi IX DPR ajak warga ciptakan lingkungan bersih cegah DBD
Baca juga: Tekan DBD, Pemkot Jaktim ingatkan warga gencarkan PSN
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024