Pengamat sarankan DPD lakukan gebrakan komunikasi

DPD RI sebagai representasi daerah agar selalu mengambil isu strategis daerah sehingga makin diperhitungkan dalam dunia politik nasional,"

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Universitas Gajahmana Yogyakarta Arie Sujito menyarankan agar DPD RI baik secara kelembagaan maupun anggota secara perorangan melakukan gebrakan dengan meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat.

"DPD RI sebagai representasi daerah agar selalu mengambil isu strategis daerah sehingga makin diperhitungkan dalam dunia politik nasional," kata Arie Sujito pada seminar "Memperkuat Peran Representasi DPD Menuju Demokrasi Berkualitas" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Arie Sujito, legitimasi DPD RI bukan terletak pada seberapa besar dukungan formal lembaga ini di hadapan konstituen dalam pemilu, tapi yang utama adalah pembuktian kerja strategis yang hasilnya dirasakan konstituen.

DPD RI, kata dia, juga harus mampu membuat terobosan seperti mengangkat isu-isu daerah di tataran politik nasional agar di satu sisi menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan strategis dan di sisi lain mampu menyampaikan kebijakan nasional di daerah.

Pada kesempatan tersebut, staf pengajar FISP UGM Yogyakarta ini juga menyarankan agar DPD RI memiliki peta sosial yakni struktur dan kultur masyarakat daerah dengan beragam orientasi dan kepentingan yang ada.

"Peta sosial itu agar dijadikan dasar untuk mengetahui kondisi masyarakat setempat," katanya.

Arie Sujito juga menyarankan agar DPD RI membangun jaringan dengan kelembagaan masyarakat sipil di tingkat bawah, baik pada kegiatan ekonomi, agama dan budaya, dan sebagainya.

Menurut dia, DPD RI perlu memanfaatkan kelompok-kelompok strategis di masyarakat dalam peengambilan kebijakan di daerah, agar dapat langsung mempengaruhi kebijakan tersebut dan membawanya ke tingkat nasional.

Saran lainnya, agar DPD RI perlu menginisiasi forum atau arena-arena yang mengintegrasikan berbagai kelompok dalam menyampaikan aspirasinya, terkait dengan persoalan daerah yang dirasakan bersama untuk mencegah gap akibat fragmentasi masyarakat di daerah.

DPD RI juga disarankan agar membuat "road map" perubahan dan pembangunan representasi daerah yang di bawa ke tataran nasional untuk jangka panjang, baik dalam bentuk rencana strategis maupun agenda-agenda mendasar.

"Prinsipnya DPD RI perlu menempuh jalan strategis dan responsif bukan reaksioner," katanya.

Arie Sujito menegaskan, tantangan demokrasi yang dihadapi Indonesia adalah perlunya membenahi lembaga seperti DPD RI sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas demokrasi.(*)