Menko PMK minta SMK lakukan reorientasi dalam program pendidikannya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) melakukan reorientasi dalam program pendidikan yang dikerjakan.

"SMK sendiri harus melakukan reorientasi agar program-program yang dibuka itu betul-betul memang sesuai kebutuhan dunia kerja," katanya saat ditemui usai Seminar Nasional Orkestrasi Vokasi Era Revolusi Industri 4.0 di Jakarta, Selasa.

Menko Muhadjir menilai selama ini banyak program-program yang ditawarkan oleh SMK tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja pada saat ini.

Hal tersebut berpengaruh pada tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), atau persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Indonesia yang mencapai 5,32 persen, atau 7,86 juta orang per Agustus 2023, dari total 147,71 juta angkatan kerja di Indonesia.

"Dan karena itu, perencanaan kebutuhan tenaga kerja di setiap daerah itu menjadi sangat penting," ujarnya.

Baca juga: Menko PMK soroti pentingnya pendidikan mental siapkan angkatan kerja

Muhadjir menyebut perencanaan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing daerah diperlukan untuk ketersinambungan antara kebutuhan dan tenaga kerja.

Melalui hal tersebut, dirinya optimistis berbagai permasalahan terkait ketenagakerjaan yang umumnya disebabkan oleh perbedaan spesifikasi antara kebutuhan dan tenaga kerja dapat diatasi.

"Saya yakin bahwa mereka yang berada dalam usia produktif itu setelah mendapatkan pendidikan dan pelatihan bisa mendapatkan kerja yang tepat dan tentu saja juga mendapatkan insentif penghargaan yang wajar, yang sesuai dengan standar yang sudah dilakukan," tutur Muhadjir.

Diketahui, pemerintah turut berupaya dalam menyiapkan strategi pendidikan vokasi yang dinamis dan sesuai dengan kebutuhan, salah satunya dengan mengeluarkan regulasi Peraturan Presiden (Perpres) 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Latihan Vokasi.

Baca juga: Muhadjir laporkan pembangunan infrastruktur atasi kelaparan di Papua