"Pemprov DKI bisa melakukan 'mapping' terlebih dahulu di 13 sungai Jakarta, kemudian disusun agenda pengerukan secara berkala," kata Kenneth saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Kenneth menuturkan adanya pemetaan ini sebagai parameter kinerja agar terukur dan bisa dipertanggungjawabkan bagi masyarakat.
Baca juga: Proyek polder di Tanjung Barat selesai Mei 2024
Seharusnya pemerintah bisa melakukan pendataan di 13 sungai Jakarta untuk dilakukan program pengerukan sedimen lumpur secara berkala agar dapat menampung debit air yang banyak pada saat hujan turun, terjadi air kiriman atau air laut pasang.
"Pengerjaan masalah banjir tidak bisa dilakukan secara sporadis, tetapi harus dilakukan secara fokus, spesifik dan terukur," ujarnya.
Terlebih, dia juga menilai laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Heru soal program normalisasi dan restorasi sungai untuk mengatasi banjir di Jakarta, kurang memuaskan, terkesan normatif dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Baca juga: Ketua DPRD DKI minta Heru evaluasi penanganan banjir dan macet
"Pada 2024 ini, kita bangun lima polder, revitalisasi pompa stasioner di dua lokasi, serta pembangunan delapan waduk atau embung dengan rincian enam proyek lanjutan dan dua lagi baru," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum di Jakarta, Rabu (27/3).
Baca juga: DKI terus lakukan pembangunan waduk untuk atasi banjir
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024