Wakapolri dinilai keliru soal jilbab Polwan

...mereka (Polwan) seperti mendapat hadiah istimewa yang diambil kembali dari tangan mereka melalui telegram rahasia Wakapolri"

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi III DPR Almuzzammil Yusuf mengatakan pernyataan Wakapolri Komjen Polisi Oegroseno mengenai penggunaan jilbab adalah urusan internal Polri adalah keliru.

"Pernyataan Wakapolri tidak berdasar. Penggunaan jilbab oleh Polwan adalah isu HAM dan dilindungi konstitusi pasal 28E ayat 1," ujar Almuzzammil di Jakarta, Kamis.

Penggunaan jilbab, lanjut dia, adalah perkembangan penghormatan internasional termasuk di Inggris, Kanada, Swedia, dan Victoria Australia.

Seharusnya, kata Muzzammil, pimpinan Polri menyadari selama ini kebijakan mereka tidak membolehkan Polwan menggunakan jilbab telah melanggar HAM dan Konstitusi.

"Setelah sadar melanggar HAM dan Konstitusi, seharusnya segera memperbaiki diri. Jangan ditunda-tunda. Peraturan yang bijak adalah memberikan kesempatan Polwan untuk kenakan jilbab sambil menunggu SK," ujar dia.

Jika alasan penundaan karena anggaran belum tersedia, terang Muzzammil, banyak Polwan yang dengan senang hati mau menggunakan dana pribadi untuk membeli jilbab sesuai dengan seragam di Aceh atau 61 model yang pernah disampaikan mantan Kapolri, Jenderal Timur Pradopo.

"Anggaran bukan halangan. Karena jumlahnya tidak besar. Komisi III akan perjuangkan pada APBNP 2014 anggaran seragam Polwan berjilbab bisa terealisasi. Jadi tidak perlu menunggu sampai 2015," jelas dia.

Muzzammil mengaku telah dihubungi perwakilan Polwan yang mengaku kecewa dengan penundaan pemakaian jilbab, namun tidak berani bersuara karena takut dikenai sanksi.

"Pernyataan dibolehkannya Polwan berjilbab oleh Kapolri Jenderal Polisi Sutarman pekan lalu, bagi mereka seperti mendapat hadiah istimewa yang diambil kembali dari tangan mereka melalui telegram rahasia Wakapolri," tegas dia.

Muzzammil heran dengan komunikasi publik Mabes Polri yang ingin menentang arus apresiasi publik yang sudah mereka raih sebelumnya, padahal Polri seharusnya terus memupuk dukungan publik.

"Masa Kapolri sudah nyatakan terbuka di publik sudah setuju, dengan alasan warna-warni dan keseragaman, telegram Wakapolri berisi sebaliknya? Pernyataan Kapolri seperti pernyataan yang sangat tidak profesional," kritik Muzzammil.

Muzzammil khawatir ada pihak tertentu yang memiliki niat terselubung untuk melama-lamakan SK pembolehan Polwan berjilbab hingga waktu yang tidak jelas.

30 Januari 2014

Polwan berjilbab menurut Saya seharusnya Boleh-boleh saja, Indonesia sudah lama hidup berbeda-beda di masyarakat dlm kerukunan, Agama masalah keyakinan masing-masing, di kampus UKDW/ATMAJAYA/SANATA DHARMA Jogja ada mahasiswa Berjilbab tidak masalah boleh2 saja..Hanya Orang yang memaksakan kehendak dan Pikiran sempit saja yg tdk setuju..jaman Sekarang pemahaman beragama lebih mendalam tahu mana yang di larang/mana yg boleh dalam berpakaian, jd sebaiknya di akomodir keinginan POLWAN Berjilbab

0 0 Balas LaporkanHapus
6 Desember 2013

seharusnya di negara yang katanya mengakui "pluralitas" bahkan pluralisme (paham yg brbahaya) ini tdk menghalang2i aparat nya untuk berjilbab, sbagai konsekwensi agamanya dan dlm rangka menjalankan ibadah sbg wujud ketaaaanya pada sang pencipta (Allah SWT)..

#ganti rezim
#ganti sistem

dg syariah dan khilafah :D

0 0 Balas LaporkanHapus
5 Desember 2013

Jilbab bagi seorang muslimah merupakan kewajiban dan syariat. Dan memakainya merupakan tuntutan UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Melarangnya justru melanggar HAM. Jdi bg polwan yang beragama Islam memakai jilbab sudah kemestian. Orang2 non muslim kok jadi sewot....?????

0 0 Balas LaporkanHapus
5 Desember 2013

Waduh setelah Reformasi DPR terkesan seolah olah menjadi RAJA sudah tau POLRI itu adalah Intitusi Negara segalah keputusan yang mengatur Intitusi Negara harus diputuskan lewat KONSTITUSI NEGARA , POLIRI itu bukan POLSUS masak POLRI ditekan oleh Orang2 tertentu untuk diarahkan MENGINGKARI SUMPAH POLRI YANG MENJADI BAYANGKARA NEGARA ( BAYANGKARI NEGARA ) POLRI TERBETUK BUKAN BERDASRKAN AGAMA sama dengan Institusi TNI Pantasan selama Reformasi ATURAN2 kacau balau .

0 0 Balas LaporkanHapus
1. 7 Desember 2013
  
  Manopo ga beda-beda jauh dengan Sompi. baik asalnya parnonya maupun kebodohannya. omongan anda indikasi islamophobia. berhijab itu HAM. Jadi negara tidak boleh membatasi demi keresagaman. Kalau mau keseragaman ya ikut yang mayoritas dong, artinya semua harus pakai jilbal karena polwan itu mayoritas muslimah dan bukan sebaliknya. di kasih bebas ko malah mau menang sendiri maemaksakan kehendak minoritas. Kalo berfikir yang cerdaslah sedikit, paling tidak ya logis dan rasional dong.
  
  0 0 LaporkanHapus
2. 5 Desember 2013
  
  anda ini type konservatif,kolot,dan tdk mau perubhan yg lbh baik,anda jg tdk mmahami ilmu kttanegaraan. wajar jk legeslatif mngkritk eksekutif krn legislatif jg terlibat dlm pmbuatan undang2nya, jg anda ini sllu mengaitkan dg agama mayoritas. anda ini mmang paranoid jilbab kau aggap ancaman.dinegara minoritas muslimnya canada,swedia,inggris polwan muslim di izinkah mmakai jilbab alangkah tdk adilnya negri yg mayoritas muslim ini mlarang.mudah2an ngana bisa berpikir jernih bkn kebencian ngana
  
  0 0 LaporkanHapus
5 Desember 2013

kalau berjilbab nanti polwan yg non muslim gimana ya, seperti tersisih, mungkin seragam untuk polwan dirubah aja secara nasional lebih menutup aurat, jadi apa dia muslim atau non muslim bukan masalah,

0 0 Balas LaporkanHapus