Pemkot Ambon target pertumbuhan ekonomi 5,50 persen di 2025

Diharapkan empat target yang ditetapkan dapat dicapai, sehingga secara tidak langsung angka kemiskinan menurun

Ambon, Maluku (ANTARA) - Pemerintah Kota Ambon, Maluku, menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50 persen dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2025.

Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena di Ambon, Maluku, Senin, menyatakan, perkembangan pembangunan pada 2024, menuntut peran seluruh pihak untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui kerja dan kinerja yang nyata.

Ia menyebutkan ada empat target yang harus dicapai pada 2025 agar kotanya semakin maju dan sejahtera.

Selain pertumbuhan ekonomi 5,50 persen, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada di kisaran 10-11 persen, inflasi ditargetkan kurang dari lima persen, dan penduduk miskin di bawah 4,30 persen.

Ia menyatakan pada 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Ambon tercatat 4,47 persen dan laju inflasi per Maret 2024 sebesar 2,80 persen secara tahunan atau menurun dibandingkan Februari sebesar 2,89 persen.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia pada 2023 mengalami peningkatan 82,84 persen.

"Diharapkan empat target yang ditetapkan dapat dicapai, sehingga secara tidak langsung angka kemiskinan menurun," katanya.

Berdasarkan data terakhir per 2022, Kota Ambon bebas dari kemiskinan ekstrem.

Sementara, untuk jumlah penduduk miskin biasa di Kota Ambon pada 2022 tercatat sebanyak 22.580 jiwa atau sebesar 4,68 persen. Jumlah tersebut berkurang dari sebelumnya sebanyak 23.670 jiwa atau sebesar 5,02 persen pada 2021.

Bodewin pun berharap para peserta Musrenbang RKPD Tahun 2025 dapat memberikan masukan dan pikiran yang konstruktif.

Selain itu, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) bersama dengan seluruh pemangku kepentingan diharapkan berkolaborasi, bekerja bersama, menjawab tantangan, dan permasalahan dalam pembangunan.

"Besar harapan kami bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2025 akan mendorong konsistensi dan integritas perencanaan antara perangkat daerah dan semua pemangku kepentingan agar dapat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Bodewin.