Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar menjelaskan bahwa semua petugas penagih utang harus memiliki sertifikasi profesi sebagai bentuk kredibilitas petugas dalam memenuhi SOP dan menjaga hak serta kewajiban nasabah di sektor jasa keuangan.
“Semua tenaga penagih harus bersertifikasi (profesi) di AFPI, dan semua tenaga penagih harus berasal dari perusahaan yang bersertifikat atau anggota AFPI,” kata Entjik saat ditemui dalam acara bincang-bincang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin.
Lebih lanjut, Entjik menjelaskan ada dua jenis tenaga penagih utang, yakni desk collection (petugas penagih nasabah yang pinjamannya akan atau telah jatuh tempo) dan field collection (petugas penagih yang mendatangi nasabah untuk melunasi utangnya dan menjelaskan konsekuensi untuk tiap pembayaran yang terlambat atau tidak segera dilunasi).
Baca juga: AFPI target perluasan peminjam aktif "fintech lending" di luar Jawa
Baca juga: Tren pinjam dana online naik jelang Lebaran, AFPI: pahami kebutuhan
Sebelum resmi menjadi petugas desk collection dan field collection, mereka akan diberi pelatihan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas penagihan utang.
Ada dua jenis SOP yang akan diberikan kepada calon petugas, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta SOP khusus dari AFPI.
“Setelah itu ada ujian, kalau dia lulus baru dia diberi sertifikasi,” kata Entjik.
Nantinya, sertifikasi profesi petugas penagih utang tersebut berlaku selama tiga tahun sejak dibuat. Selain itu, para petugas dianjurkan untuk melakukan pembaruan sertifikasi setiap tiga tahun sekali jika masih berprofesi sebagai petugas penagih.
“Setiap tahunnya (disarankan) untuk diadakan refresh di perusahaan masing-masing karena takutnya ada aturan yang berubah,” katanya.
Jika petugas penagih melakukan pelanggaran, AFPI tidak segan untuk memberikan sanksi kepada mereka. Mulai dari sanksi peringatan hingga sistem blacklist sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Ada beberapa peringatan yang bisa dikenakan,” kata Entjik.
“Kalau dia melakukan di luar dari SOP dan sangat tidak beretika, maka si penagih kita blacklist”.
Sebelum di blacklist, petugas penagih yang melanggar kode etik profesi akan disidang terlebih dulu oleh komite etik khusus. Jika sudah di blacklist, petugas penagih yang bersangkutan tidak boleh lagi bekerja di bidang atau perusahaan fintech.
“Dia tidak boleh bekerja di fintech, baik itu di perusahaan desk collection, field collection, maupun di platform fintech,” tutup Entjik.
Baca juga: Anak muda jadi peminjam terbanyak di platform pinjaman fintech
Baca juga: AFPI nilai penerapan aturan OJK baru dapat kurangi risiko gagal bayar
Baca juga: AFPI: Regulasi yang lebih ketat tingkatkan kepercayaan masyarakat
Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
