Jakarta (ANTARA News) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengakui Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (LH) belum menyetujui rencana pembuangan lumpur panas dari Sidoardjo, Jawa Timur, ke laut karena belum diketahui dampak negatifnya. "Tadi pagi saya sudah berkonsultasi dengan mereka. Menteri LH belum memberikan persetujuannya," kata Purnomo kepada pers usai mengikuti sidang kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat. Semburan lumpur panas terjadi sejak 29 Mei 2006 ketika para pekerja Lapindo Brantas sedang mencari gas di Sidoardjo. Semburan lumpur panas tersebut mengakibatkan sejumlah daerah tergenang lumpur sehingga ribuan orang terpaksa diungsikan. Sampai sekarang semburan lumpur panas tersebut belum juga bisa dihentikan. Purnomo mengatakan salah satu alternatif yang sedang disiapkan untuk menghentikan terus keluarnya lumpur tersebut adalah melalui pemboran miring. Jika alternatif itu gagal dilakukan maka telah disiapkan rencana darurat seperti pembuangan lumpur itu ke Laut Jawa. "Contigency plan atau rencana daruratnya adalah membuang lumpur ke laut, namun hal itu belum diputuskan sehingga kita harus melakukan pilihan yang terbaik di antara berbagai alternatif yang ada," kata Purnomo. Karena itu, Institut Teknologi Surabaya (ITS), Kantor Menteri Negara LH akan mempelajari berbagai alternatif termasuk pembuangan lumpur ke laut. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numbery di tempat yang sama menegaskan bahwa jika lumpur tersebut dibuang ke laut maka tidak kurang dari 40 hinga 50 persen potensi ikan akan rusak akibat tindakan tersebut. "Jika lumpur panas itu dibuang ke laut maka 40 sampai 50 persen potensi perikanan akan rusak," kata Freddy Numbery.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006