Provider dan satelit dari luar, kami sadari bahwa itu adalah celah maka harus diperbaiki dengan memiliki teknologi sendiri,"Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan mengakui provider telekomunikasi dan satelit merupakan celah terjadinya penyadapan yang terjadi terhadap pemerintah Indonesia.
"Provider dan satelit dari luar, kami sadari bahwa itu adalah celah maka harus diperbaiki dengan memiliki teknologi sendiri," kata Ramadhan Pohan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk menyanggupi realisasi itu. Namun menurut dia, belum dibicarakan lebih lanjut mengenai teknis pengadaannya.
"Kita belum tahu (anggarannya) tapi harus duduk bersama dengan Kementerian BUMN, Menteri Pertahanan, dan Menteri Keuangan," ujarnya.
Menurut dia, hal-hal yang merawankan posisi Indonesia untuk disadap harus diminimalisir sehingga perlu dikembangkan teknologi secara mandiri.
Dia mencontohkan beberapa alat di Lembaga Sandi Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak luput dari bantuan pihak asing terutama peralatan penyadapan.
"Apabila dengan teknologi sendiri, Insya Allah kita akan lebih aman dari potensi penyadapan," katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan ada enam langkah yang akan dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjaga kemitraan strategis yang saling menguntungkan dengan Australia. Hal itu merupakan respons Presiden Yudhoyono terhadap surat balasan dari Perdana Menteri Tony Abbott terkait isu penyadapan.
Pertama, Presiden Yudhoyono akan menugasi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau utusan khusus untuk membicarakan secara mendalam dan serius, termasuk isu-isu yang sensitif berkaitan dengan hubungan bilateral Australia dengan Indonesia pasca penyadapan.
Kedua, Presiden berharap ditindaklanjuti dengan pembahasan protokol dan kode etik secara lengkap dan mendalam setelah terjadi kesepakatan bersama antara Indonesia dengan Australia.
Ketiga, dirinya akan memeriksa sendiri draf protokol dan kode etik itu apakah sudah memadai dan membawa keinginan Indonesia pasca penyadapan yang lalu.
Keempat, setelah protokol dan kode etik itu selesai dipersiapkan, dirinya ingin pengesahannya dapat dilakukan di hadapan para pemimpin pemerintahan yang dihadirinya dan PM Australia Tony Abbott.
Kelima, tugas kedua negara selanjutnya adalah membuktikan bahwa protokol dan kode etik itu sungguh dipenuhi dan dijalankan. Karena itu diperlukan waktu untuk observasi dan evaluasi.
Keenam, langkah terakhir dari apa yang akan dilakukan ke depan, paling tidak apa yang diusulkannya adalah kedua negara utamanya Indonesia memiliki kembali kepercayaan dan protokol serta kode etik itu benar-benar dijalankan.(*)
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
