"Tahun depan biaya kampanye seorang caleg akan naik rata-rata satu setengah kali lipat," kata Pramono Anung dalam acara peluncuran buku berjudul "Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi" di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.
Selain Pramono, turut menjadi nara sumber pada acara peluncuran buku tersebut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia Effendi Ghazali, dan pengamat politik J Kristiadi.
Menurut Pramono, kisaran biaya yang dikeluarkan seorang calon anggota DPR RI adalah terkecil Rp300 juta dan yang paling besar Rp6 miliar. Biaya paling kecil tersebut dikeluarkan oleh mereka yang punya modal sosial tinggi seperti artis dan aktivis. Sedangkan biaya paling besar akan dikeluarkan oleh mereka dari kelompok pengusaha yang modal sosialnya rendah.
Dengan asumsi rata-rata biaya kampanye pada 2009 mencapai Rp3,3 miliar, maka pada tahun depan diperkirakan biaya itu akan mencapai Rp4,5 miliar.
Menurut Pramono, fenomena mahalnya biaya kampanye tidak lepas dari sistem pemilu proporsional terbuka yang membuat seorang caleg tidak saja bersaing dengan caleg dari partai lain, namun juga berhadapan dengan caleg sesama partai sendiri. Selain mengeluarkan biaya spanduk, konsumsi untuk konstituen, tidak jarang seorang caleg juga menghabiskan banyak anggaran untuk biaya transportasi untuk dirinya sendiri dan konstituen yang akan ditemuinya.
Sementara itu, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali mengatakan salah satu cara untuk menghemat biaya kampanye adalah memberlakukan sistem pemilu proporsional.
Selain itu, untuk menghemat biaya kampanye juga perlu dilakukan pemilu serentak.
"Dengan dua langkah itu saya memperkirakan akan terjadi penghematan biaya sebesar Rp6 triliun. Dengan asumsi peserta pemilu 12 partai, maka setiap parpol bisa mendapatkan dana Rp500 miliar kalau uang yang bisa dihemat itu diberikan ke partai politik peserta pemilu," kata Effendi Ghazali.
Pewarta: Jaka Suryo
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
