DKI berhasil kurangi 220 RW kumuh pada 2023

bagian dari program rencana aksi komunitas

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI berhasil mengurangi 220 RW kumuh hingga 2023 sebagai langkah penataan kawasan di wilayah Jakarta.

"Berkurangnya RW kumuh dari 2018-2023 dari target 200 RW kami bisa merealisasikan 220," kata Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris dalam pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Tahun 2023 di Bogor, Jumat.

Afan menuturkan target ini terealisasi melalui bagian dari program rencana aksi komunitas (Community Action Plan/CAP) dan program mengimplementasikan kebersamaan masyarakay dalam menata lingkungan (collaborative implementation program/CIP).

Target itu telah dimulai sejak 2018 hingga 2023 dari yang semula sebanyak 16,45 persen menjadi 9,22 persen RW kumuh di Jakarta.

"Pemprov DKI melalui program CAP-CIP ini sudah mengurangi luas RW kumuh dari 2018-2023 sebanyak 16,45 persen menjadi 9,22 persen," ujarnya.

Namun, dia menegaskan semuanya kembali pada evaluasi RW kumuh yang sukses atau tidaknya bergantung pada Badan Pusat Statistik (BPS).

Dia menuturkan, sebagai gambaran pada akhir tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan uji petik terhadap CIP yang ada di Jakarta Timur.

"Kita hanya mengambil sampel uji petik terbatas hanya 21 RW, statusnya empat dalam kondisi tetap tidak mengalami perubahan, namun 17 RW lainnya mengalami perubahan status kekumuhan," ujarnya.

Dia berharap BPS di tahun depan mampu memberikan hasil yang akurat usai melakukan evaluasi sehingga pihaknya bisa mengalokasikan anggaran untuk CIP tersebut.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan kunci tujuh rumah warga hasil renovasi melalui Program Bebenah Kampung di Jalan Matraman Dalam 3, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu.

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus bersinergi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dan swasta untuk memberikan hunian yang layak bagi warganya.
Baca juga: DPRD minta Pemprov DKI perbaiki kualitas APBD untuk rawat Jakarta
Baca juga: Dinas PRKP DKI bangun rumah susun melalui program KTV
Baca juga: Polisi bagikan ratusan kantong beras di permukiman kumuh Matraman