MPR: Jadikan lapas tempat perbaiki sikap lewat pelayanan profesional

Fungsi lapas sebagai tempat memberikan pembinaan khusus seperti keterampilan, pembentukan akhlak, dan penguatan mental kepada narapidana.

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai tempat untuk memperbaiki sikap diri manusia melalui pelayanan yang berlandaskan profesionalisme.

Hal itu dia sampaikan dalam rangka Hari Lembaga Pemasyarakatan Indonesia diperingati pada tanggal 27 April tiap tahunnya. Pada perayaan pada tahun 2024, tema yang diangkat adalah Pemasyarakatan Pasti Berdampak.

"MPR meminta komitmen Kemenkumham agar lapas dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, sinergi, dan transparansi yang bisa berdampak pada seluruh masyarakat yang ada di pemasyarakatan," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, komitmen itu harus dijalankan agar dapat menjadikan lapas sebagai upaya untuk mengembalikan manusia kepada sikap yang baik.

Selain itu, Bamsoet juga meminta kementerian tersebut untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kondisi lapas yang ada di seluruh Indonesia sehingga lapas tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

"Fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai tempat memberikan pembinaan khusus seperti keterampilan, pembentukan akhlak, dan penguatan mental kepada narapidana agar bisa berperilaku lebih baik," kata dia.

Bamsoet meminta agar Kemenkumham dapat menginstruksikan kepada seluruh kepala lapas untuk membenahi permasalahan-permasalahan terkait dengan lapas dan warga binaannya, seperti kapasitas berlebih (over capacity) lapas dan masih adanya celah bagi narapidana untuk kabur.

"Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, fungsi dari lapas adalah memanusiakan warga binaan sebagai manusia seutuhnya," katanya menegaskan.

Ia meminta Kementerian Kehakiman dan seluruh jajaran yang terkait untuk memperkuat dan meningkatkan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

"Hal itu dengan melakukan berbagai inovasi dan menjadikan pelayanan pemasyarakatan yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat," pungkasnya.

Baca juga: MPR: Hitung ulang kebutuhan beras di program makan siang gratis
Baca juga: Bamsoet dorong penguatan sistem ketahanan maritim Indonesia