Menko: Sumbar harus jadikan mitigasi bencana program super prioritas

Pemerintah dan masyarakat harus menyadari bahaya dan risiko bencana di Sumbar. Kalau tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, maka bisa berdampak buruk

Padang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) harus menjadikan mitigasi penanggulangan bencana alam sebagai program super prioritas.

"Pemerintah dan warga Sumbar harus menjadikan penanggulangan bencana sebagai program super prioritas," kata Menko PMK Muhadjir Effendy pada peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang dipusatkan di Kota Padang, Jumat.

Dari 5.400 kejadian bencana alam di Tanah Air pada 2023, kata Menko Muhadjir, sebanyak 10,18 persen terjadi di Provinsi Sumbar. Tingginya bencana di Ranah Minang itu menempatkannya sebagai daerah kedua tertinggi setelah Jawa Barat yang dilanda bencana.

Tingginya kejadian bencana alam di Ranah Minang mengharuskan semua pihak, terutama pemerintah dan masyarakat, mewaspadai dan menyikapi serius bencana tersebut.

"Pemerintah dan masyarakat harus menyadari bahaya dan risiko bencana di Sumbar. Kalau tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, maka bisa berdampak buruk," kata Menko Muhadjir.

Ia mengatakan program super prioritas tersebut harus diimplementasikan dengan menyiapkan anggaran di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Kemudian yang tidak kalah penting, lanjutnya, pemerintah daerah (pemda) harus menjadikan materi tentang pencegahan dan penanggulangan bencana ke dalam kurikulum satuan pendidikan.

"Semestinya Pemprov Sumbar mencanangkan tiada hari tanpa sadar bencana," kata Menko Muhadjir.

Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan berdasarkan kajian Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan para ahli, dari 19 kabupaten dan kota di Ranah Minang, tujuh diantaranya berpotensi dilanda bencana sekaligus yakni gempa dan tsunami.

Menyikapi kajian BMKG dan para ahli, Pemprov Sumbar telah menetapkan batasan terpaan gelombang tsunami berupa blue line atau yang disebut dengan tsunami safe zone.

"Tujuan blue line ini agar masyarakat mengetahui, bila terjadi gempa bumi berpotensi tsunami, maka evakuasi harus mencapai batas blue line," ujarnya.