BPJS Watch tegaskan soal pengawasan tata kelola JHT melalui DPPK/DPLK

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Swadaya Masyarakat BPJS Watch menegaskan pemerintah harus mengawasi secara efektif dan bertanggung jawab terkait pengelolaan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) yang akan dikelola melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

Pasalnya, anggota BPJS Watch Timboel Siregar menilai penggabungan pengelolaan program JHT dan Jaminan Pensiun (JP) milik BPJS Ketenagakerjaan dengan dana pensiun milik Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) rentan merugikan pekerja sebagai pemberi iuran.

“Dari rekam jejak yang dahulu, DPPK-DPLK itu gagal menginvestasikan sehingga dananya lost. Nah, kalau kita bilang DPPK, DPLK itu kan lembaga swasta. Apakah kalau rugi akan dijamin oleh APBN? Ya pasti enggak,” tegas Timboel pada seminar bertajuk “UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK dan Penguatan Tabungan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” di Jakarta pada Kamis.

Selain itu, ia juga menilai penggabungan pengelolaan dana JHT dan JP BPJS Ketenagakerjaan dengan dana pensiun milik DPLK dan DPPK kurang tepat, dikarenakan kedua lembaga tersebut terhitung sebagai asuransi yang bersifat komersial dan tidak mengikuti sembilan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), tidak seperti BPJS Ketenagakerjaan.

Pengawasan tata kelola JHT, JP maupun dana pensiun, sambung dia, menjadi penting tidak hanya bagi pekerja sebagai pemberi iuran, namun juga pemerintah guna memastikan Indonesia mendapatkan bonus demografi yang kedua lewat pemanfaatan ekonomi perak (silver economy) dari kelompok lansia.

Hal ini dikarenakan Peneliti Lembaga Demografi UI sekaligus akademisi Dewa Wisana pada kesempatan yang sama menerangkan pihaknya memprediksi Indonesia akan mengalami bonus demografi kedua pada tahun 2045-2055 dari kelompok masyarakat lansia yang jumlahnya akan lebih banyak dari kelompok masyarakat usia remaja.

Untuk mendapatkan bonus demografi tersebut, Dewa menekankan pentingnya mempersiapkan generasi lansia yang akan datang dengan baik sehingga para lansia tetap dalam kondisi active ageing di masa tua.

Oleh karena itu, ia menilai penguatan program dana pensiun dari pemerintah menjadi penting dan perlu dilakukan guna memastikan kemampuan konsumsi kelompok usia lansia secara mandiri sehingga sekaligus dapat menekan angka generasi sandwich di masa yang akan datang.

Baca juga: Akademisi: Penguatan dana pensiun upayakan bonus demografi lansia

Baca juga: OJK: Peta jalan penguatan dana pensiun dukung harmonisasi sistem