Pemprov Jateng peringkat dua penyelenggaraan pemerintahan daerah

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih peringkat kedua dari hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023, dengan skor 3,6791 dan status kinerja tinggi.

Penghargaan diberikan Mendagri Tito Karnavian kepada Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana pada Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

Nana Sudjana, dalam pernyataan di Semarang mengatakan bahwa mendapatkan penghargaan EPPD adalah prestasi yang membanggakan.

Prestasi itu, kata dia, didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Tahun 2022.

Menurut dia, LPPD menjadi sumber informasi utama dalam melakukan EPPD karena mencakup capaian kinerja makro yang meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS.

Pada 2023, kata dia, IPM Jateng berada di angka 73,39 atau naik 0,81 persen dari tahun 2022

Pada Maret 2023, angka kemiskinan Jateng 10,77 persen atau turun 0,21 persen dibandingkan periode September 2022.

Untuk angka pengangguran, BPS mencatat pada Agustus 2023 sebesar 5,13 persen, atau menurun dibanding Agustus 2022 yang sebesar 5,57 persen.

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi Jateng tahun 2023, kata mantan Kapolda Metro Jaya tersebut, mencapai 4,98 persen.

"Kami harapkan dengan predikat ini, bisa diikuti juga oleh kabupaten/kota lain," harap Nana.

Selain Pemprov Jateng, Kemendagri juga memberikan penghargaan kepada enam kabupaten/kota di Jateng.

Dua kota yang meraih penghargaan EPPD adalah Kota Surakarta (peringkat 2) dan Kota Semarang (peringkat 5).

Sementara empat kabupaten lainnya meliputi Wonogiri (peringkat 3), Wonosobo (peringkat 9), Banyumas (peringkat 10) dan Klaten (peringkat 15).

EPPD merupakan evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Nana menegaskan prestasi yang diraih harus diiringi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga bisa menyejahterakan masyarakat.

"Penghargaan ini tentunya kami dedikasikan kepada para kepala OPD dan juga kepada para karyawan atau PNS Jateng. Dan hal ini kita harapkan untuk menambah motivasi ataupun meningkatkan kinerja Provinsi Jateng menjadi yang lebih baik," tuturnya.

Di bawah kepemimpinan Nana sejak 5 September 2023, Pemprov Jateng telah mendapatkan setidaknya 10 penghargaan, termasuk penghargaan EPPD.

Sembilan penghargaan lainnya, yakni:

- Pelaksana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terbaik dari Badan Pangan Nasional RI September 2023.

- Penghargaan Pengukuran Indeks Maturitas Nilai Dasar, Kode Etik dan Perilaku (NKK) ASN dari Komisi ASN pada September 2023.

- Penghargaan Alokasi Insentif Fiskal atas keberhasilan penurunan stunting dari Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin 8 Oktober 2023.

- Penghargaan JDIH Terbaik dari Kementerian Hukum dan HAM pada 12 Oktober 2023.

- Dukcapil Prima Award Kategori Kolaboratif dari Menteri Dalam Negeri 24 Oktober 2023.

- Penghargaan Insentif Fiskal Kategori Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dari Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin pada 9 November 2023.

- Penghargaan Pembina HAM Terbaik dari Kementerian Hukum dan HAM pada 10 Desember 2023.

- Penghargaan Provinsi Terinformatif dari Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin pada 19 Desember 2023.

- Penghargaan Baznas Awards 2024 Kategori Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik dari Baznas RI pada 29 Februari 2024.