Penurunan TFR kurangi ketergantungan terhadap penduduk usia produktif

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo menyatakan bahwa penurunan angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) berhasil mengurangi ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif atau dependency ratio.

"Turunnya TFR membuat dependency ratio antara yang bekerja dan tidak bekerja juga yang konsumtif semakin turun. Terbukti tahun 2020 mencapai angka 44,33, ini berarti sudah sangat ringan, yang bekerja 100 yang ditanggung hanya 44 orang," kata Hasto dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting tahun 2024 di Jakarta, Kamis.

Ia juga menyebutkan, ada salah satu hal yang perlu mendapat perhatian, yakni berkurangnya angka kelahiran tiap 1.000 perempuan pada kelompok tertentu atau age specific fertility rate (ASFR) di rentang usia 15-19 tahun.

"Dari tahun ke tahun turun dan sudah sangat menggembirakan. Setiap 1.000 perempuan kalau ditanya apakah sudah hamil atau melahirkan di usia tersebut, yang menjawab saat ini hanya sekitar 20 orang," ujar dia.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia kini pelan-pelan hampir meninggalkan masa di mana rasio ketergantungan mencapai titik terendahnya atau window of opportunity, sehingga pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat perlu lebih mempersiapkan diri.

"Sebetulnya kita sudah pelan-pelan meninggalkan window of opportunity dan bonus demografi, hanya saja, satu provinsi dengan provinsi yang lainnya tidak sama, ini sedikit lebih maju dibandingkan proyeksi tahun 2015 yang diduga puncaknya 2030. Bonus demografi kita bisa maju karena TFR-nya turun," tuturnya.

Ia menjelaskan, beberapa wilayah ada yang sudah masuk tahapan bonus demografi, ada yang sedang berjalan, sehingga perlu ada perhatian terhadap kesenjangan tersebut.

"Bonus demografi berbeda-beda, ada yang agak prihatin, dari Nusa Tenggara Timur (NTT) misalnya, masih belum bisa diramal kapan bonus demografinya, jadi khusus NTT harus punya perencanaan yang betul-betul mempertimbangkan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK)," paparnya.

Pada Rakernas tersebut juga diluncurkan program sidak stunting untuk mewujudkan target penurunan stunting 14 persen di tahun 2024 sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Kita akan melakukan seleksi, dampingi, dan akan beraksi. Tim pendamping keluarga di lapangan akan siap mendampingi keluarga berisiko stunting," ucap Hasto.