Pemprov DKI komitmen bangun kota berkelanjutan menuju ekonomi hijau

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen membangun Jakarta sebagai kota berkelanjutan menuju ekonomi hijau dalam mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan bersama seluruh pihak terkait.

Hal itu diutarakan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 di Halaman Grha Ali Sadikin, Balai Kota Jakarta, Kamis.

"Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memperkokoh tanggung jawab dan kesadaran jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membangun kota yang keberlanjutan. Diperlukan komitmen agar bijak mengelola sumber daya alam," kata Sigit.

Sigit menuturkan, tema pada peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini, yakni "Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat". Karena itu, perlu ada upaya bersama dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk dalam mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan.

Baca juga: Ekonomi biru buka peluang investasi wisata bahari di Jakarta

Saat membacakan sambutan Menteri Dala. Negeri Tito Karnavian, Sigit menyebutkan, perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat bagi semua pihak untuk memaknai kembali arti filosofi dan tujuan dari otonomi daerah.

Lalu, otonomi daerah juga dibentuk untuk mencapai dua tujuan utama, yakni kesejahteraan dan demokrasi. Dari segi tujuan kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis.

"Melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintah yang menekankan pada kekhasan daerah yang bersangkutan serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan," ujar Sigit.

Sedangkan, dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani.

Adapun proses demokrasi di tingkat lokal melalui penyelenggaraan pemilihan perwakilan daerah secara langsung, penyusunan peraturan daerah mengenai APBD, sampai perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif pada akhirnya akan menumbuhkan komitmen toleransi dan kerja sama solidaritas.

Baca juga: Pemprov DKI bidik peluang ekonomi dari karbon biru

Selain itu, pada aspek tujuan demokrasi juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dalam masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di daerah sehingga ada korelasi positif terhadap perbaikan kualitas kehidupan demokrasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui perbaikan kualitas pelayanan publik, diharapkan akan berdampak pada peningkatan partisipasi politik dan iklim politik yang kondusif," kata Sigit.

Sigit menjelaskan bahwa penguatan partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab dan tidak anarkis dapat menciptakan daerah yang ramah investor sehingga dapat mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Semua itu, kata Sigit, terus diupayakan agar dapat berjalan sesuai dengan tema peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini sehingga dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.