Gapki dukung program ketahanan pangan tumpang sari sawit-padi

Keberhasilan program ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan produksi kelapa sawit Indonesia, namun juga memaksimalkan utilisasi pabrik kelapa sawit yang sudah terbangun serta meningkatkan kesejahteraan rakyat

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan komitmen untuk mendukung program pemerintah peningkatan produksi pangan melalui gerakan tumpang sari sawit dengan tanaman padi.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyatakan program peremajaan sawit rakyat (PSR) jalur kemitraan menjadi salah satu program utama GAPKI yang diintegrasikan dengan penanaman padi gogo di sela-sela jalur tanaman kelapa sawit, guna menyediakan pangan bagi masyarakat setempat serta mendukung ketahanan pangan nasional.

"Keberhasilan program ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan produksi kelapa sawit Indonesia, namun juga memaksimalkan utilisasi pabrik kelapa sawit yang sudah terbangun serta meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, pada Rabu (24/4) Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Ardi Praptono melakukan "Kick Off tanam perdana program PSR jalur kemitraan binaan Gapki dan tumpangsari Padi Gogo" di kebun Plasma Kemitraan KUD Gajah Mada di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

KUD Gajah Mada merupakan binaan PT. Tapian Nadenggan yang juga anggota Gapki.

Ardi menyatakan perusahaan maupun petani kelapa sawit perlu mendukung salah satu program ketahanan pangan, yakni tumpang sari tanaman pangan (KESATRIA) dengan cara menanam jenis tanaman musiman di sela-sela lahan sawit saat proses peremajaan.

"Program KESATRIA merupakan salah satu strategi jitu untuk mempertahankan produk kelapa sawit yang sekaligus mendukung ketahanan pangan saat menghadapi musim El Nino pada 2024," katanya.

Dia menambahkan peningkatan produktivitas kelapa sawit rakyat akan terus difasilitasi dengan pemanfaatan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

"Direktorat Jenderal Perkebunan telah menerbitkan rekomendasi PSR untuk lahan petani di Kalimantan Selatan seluas 6 ribu hektar," katanya.

Sementara itu Eddy Martono menambahkan dukungan pemerintah melalui BPDP-KS telah disetujui pembiayaan 52 ribu hektar calon lahan kelapa sawit rakyat dari 150 lembaga pekebun yang melibatkan ribuan petani.

Sekitar 1.800 hektar, lanjutnya, merupakan program PSR jalur kemitraan diantaranya bermitra dengan anggota Gapki.