Jakarta (ANTARA News) - Tokoh berbagai agama di Indonesia menyerukan pentingnya revitalisasi peran ideologi Pancasila dalam membina kerukunan hidup bermasyarakat karena berbagai konflik suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) yang terjadi selama ini ditengarai sebagai dampak merosotnya penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat.
Hal tersebut merupakan pokok pikiran penting dalam Kongres I Pemuka Agama se-Indonesia yang bertema "Membangun Kerja sama, Mengatasi Berbagai Problema, Meningkatkan Kontribusi Umat Bagi Kemajuan Bangsa" di Jakarta yang berakhir Kamis. Kongres tersebut digelar sejak Selasa (22/8).
Oleh karena itu pula, saat menyampaikan sambutan pada penutupan kongres, Menteri Agama Maftuh Basyuni menegaskan kembali posisi Pancasila sebagai dasar negara. "Pancasila harus menjadi acuan dari seluruh sistem hukum dan sistem politik negara," katanya.
Kongres I Pemuka Agama se-Indonesia diikuti 225 peserta, terdiri atas utusan provinsi, masing-masing enam orang yang terdiri dari para wakil dari majelis-majelis agama tingkat pusat dan provinsi (MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI, MATAKIN) atau ormas keagamaan dan kepala Kanwil Agama setempat.
Menurut Menag, kongres tokoh agama akan dilakukan secara rutin setiap tiga tahun sekali.
Sementara itu Sekretaris Depag Bahrul Hayat yang menjadi Ketua Panitia Penyelenggara Kongres I Pemuka Agama se-Indonesia menjelaskan, kongres menghasilkan tiga rekomendasi.
Pertama, negara diminta menjamin kebebasan beribadah dan mendorong peningkatan penghayatan serta pengamalan nilai agama yang dianut oleh masing-masing pemeluknya.
Kedua, perlu ada rencana aksi sebagai tindak lanjut kongres tokoh agama. Ketiga, memberdayakan forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam meningkatkan kesejahteraan dan kerukunan umat beragama.
Yang terpenting, kata Bahrul, adalah mengaktifkan forum kerukunan umat beragama di tingkat provinsi. "Para tokoh agama sudah bertemu dan membuat kesepakatan dalam kongres ini," katanya.
Diharapkan forum di tingkat provinsi itu nantinya berlanjut sampai ke tingkat kabupaten dan seterusnya ke bawah. "Dengan demikian, nanti secara otomatis gerakan kerukunan ini akan muncul dari majelis-majelis agama," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006