Wapres tekankan lima poin mitigasi dan pengendalian bencana

Teknologi kecerdasan buatan akan berguna untuk memantau potensi bencana

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menekankan lima poin untuk memitigasi dan pengendalian dampak bencana sebagai respon kejadian bencana pada tahun 2023 yang didominasi bencana hidro-meteorologi basah serta masih banyaknya daerah yang memiliki indeks risiko bencana tingkat tinggi.

Pernyataan tersebut diungkapkan Wapres Ma'ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2024 yang diinisiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Pullman Grand Central Bandung, Jawa Barat, Rabu.

Poin pertama, Wapres meminta untuk dikembangkan industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi dengan manfaatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan.

Menurut dia, teknologi kecerdasan buatan akan berguna untuk memantau potensi bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, serta meminimalisasi risiko bencana.

Kedua, Wapres mengatakan agar dapat dilakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid. Kemudian hasil dari pemetaan tersebut diintegrasikan dalam perencanaan dan implementasi terkait penataan ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.

"Hal ini menjadi penting untuk mengendalikan risiko bencana yang ada, sekaligus mengurangi timbulnya risiko bencana baru," kata Wapres, didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Selanjutnya yang ketiga, Wapres menekankan pelayanan kebencanaan dapat diperkuat. Hal tersebut menurut Wapres bisa dilakukan melalui penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik dalam hal kewenangan, kompetensi sumber daya manusia, logistik, dan peralatan.

Kemudian arahan selanjutnya, Wapres meminta agar diterapkan nya kebijakan dan upaya pemulihan pascabencana. Ia pun mengingatkan agar dipastikan adanya pembagian peran antara pusat dan daerah secara proporsional, dalam rangka membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang.

Adapun arahan terakhir, Wapres berpesan untuk dapat menyusun dan merencanakan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih.

"Saya minta skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Salah satunya bisa dilakukan melalui pendayagunaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana untuk daerah, yang disesuaikan dengan tingkat risikonya," kata dia.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto membenarkan bahwa jumlah kejadian bencana hidro-meteorologi pada 2023 lebih besar dibandingkan satu tahun sebelumnya yang dipicu oleh adanya perubahan iklim.

Kendati demikian, ia menyatakan dari sisi dampak, menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan.

Menurut dia, untuk jumlah korban terdampak, luka-luka dan meninggal turun sebesar 36 persen dari 9.628 jiwa pada tahun 2022, menjadi 6.081 jiwa pada tahun 2023.

Demikian juga dengan angka kerusakan infrastruktur akibat bencana. BNPB mencatat pada tahun 2023 ada sebanyak 97.891 unit infrastruktur yang rusak namun turun 63 persen menjadi 35.933 unit di tahun 2023.

"Keselarasan antara strategi dan kebijakan harus didukung inovasi dan teknologi yang memungkinkan respons cepat sebagaimana dirinci dalam rumusan Rakornas PB 2024,"

Untuk itu, Suharyanto mengaku optimistis, poin rumusan Rakornas PB 2024 akan segera diimplementasikan khususnya bagi lembaga bidang kebencanaan tingkat pusat - daerah, sehingga dapat menjawab tantangan perencanaan untuk mengantisipasi, mencegah dan membangun kesiapsiagaan bencana masa mendatang.