Wapres: kebijakan pangan jangan membuat terpasung

Kalau kita terpasung dengan tidak boleh impor maka yang terjadi justru menyusahkan masyarakat."

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono mengingatkan kebijakan pangan yang dibuat hendaknya jangan menjadikan Indonesia terpasung yang pada akhirnya justru merugikan masyarakat karena produk langka dan tidak dapat memperoleh harga terjangkau.

"Kita memang harus semaksimal mungkin menyediakan pangan dari dalam negeri. Tapi juga jangan menutup-nutupi ekspor dan impor yang justru membuat kita rugi sendiri," kata Boediono saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat.

Hadir dalam acara itu Ibu Herawati Boediono, Menteri Pertanian Suswono, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun, Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin, sejumlah wakil gubernur, bupati, walikota, serta penggiat pertanian yang mendapat penghargaan APN.

Menurut Boediono, Indonesia tidak bisa memaksakan diri untuk mampu memenuhi semua kebutuhan pangan sehingga harus responsif dalam melihat kondisi tertentu dan harus segera mengambil kebijakan yang tepat.

Dia mengatakan, setiap negara pasti diakruniai alam yang berbeda-beda dan tidak bisa memaksakan diri untuk bisa memenuhi kebutuhan secara optimal, sehingga terjadi perdagangan ekspor-impor komoditi pangan tingkat dunia.

"Kalau kita terpasung dengan tidak boleh impor maka yang terjadi justru menyusahkan masyarakat karena mereka tidak mendapat pasokan pangan, karena harga akan melonjak," katanya.

Wapres mengatakan dalam mengatur ekspor-impor makanan, dirinya lebih setuju menerapkan bea masuk (BM) bukan kuota. "Kebijakan kuota sangat kaku, banyak meja dan adminsitrasi yang harus dilalui sehingga sangat rawan dan tisak sesuai dengan yang diharapkan," kata Boediono.

Boediono mengingatkan pula bahwa semua pihak harus bersama-sama menciptakan ketahanan pangan dan harus menjadi kerangka besar yang harus dipikirkan bersama-sama, mengingat ketahanan pangan tidak saja pada saat ini tapi juga di masa yang akan datang.

Studi menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk akan makin bertambah yang berarti suplai pangan akan meningkat juga. "Artinya seluruh dunia akan hadapi defisit ketersediaan pangan secara global. Resiko itu ada dan makin nyata," kata Wapres.

Ketahanan pangan juga terancam, kata Wapres, dengan perubahan iklim yang saat ini sedang terjadi dan sulit diterka. "Saat ini sering terjadi kekeringan dan banjir dan itu tentunya menjadi ancaman bagi ketahanan pangan," katanya.

Boediono mengatakan pula ketahanan pangan juga bisa terancam jika terjadi gesekan politik dan militer. "Kita tentunya berharap agar negara kita aman dari gesekan politik dan militer," katanya.

Menteri Suswono mengatakan, penghargaan tersebut sudah berlangsung sejak 1979 sebagai bentuk apresisasi kepada pemerintah, petani, serta kelompok pangan yang tujuannya membangun ketahanan pangan.