"Karena Jakarta ini Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya lumayan, APBD-nya besar, tapi tidak pernah fokus merawat Jakarta," kata Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Menurut Prasetyo, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 belum fokus menuntaskan persoalan-persoalan krusial di Jakarta.
Untuk itu, dalam Musrenbang RKPD Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Prasetyo meminta Pemprov DKI Jakarta menyisir kembali kegiatan dan menetapkan berdasarkan skala prioritas sehingga APBD DKI Jakarta berkualitas.
Baca juga: Kaukus Muda Betawi dukung Ketua DPRD DKI maju Pilkada DKI 2024
Baca juga: Kaukus Muda Betawi dukung Ketua DPRD DKI maju Pilkada DKI 2024
Prasetyo telah memonitor pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan hingga pemerintah kota. Berdasarkan pelaksanaannya Musrenbang tersebut, Prasetyo melihat banyak program kerja normatif yang masih masuk dalam program kegiatan anggaran.
"Jadi Pak wali kota, camat, lurah semua kalau Musrenbang itu betul-betul kritis. Dasar saya berbicara ini karena saya mengerti, saya ke lapangan," ujar Prasetyo.
Prasetyo menegaskan, demi tercapainya Jakarta sebagai kota global dan pemerintahan yang siap menghadapi tantangan perubahan setelah tak lagi menjadi Ibu Kota Negara, pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membuat terobosan.
"Terus terang saja, nanti dalam rapat Badan Anggaran saya akan jalankan fungsi pengawasan. Karena bukan apa-apa, di Jakarta masih ada pemukiman kumuh satu kilometer dari Istana Negara namanya Johar dan Tanah tinggi," katanya.
"Mana pemerintah daerah, yang malu bukan Pak Gubernur tok loh. Ada saya juga di sini," jelas Prasetyo.
Baca juga: Ketua DPRD desak DKI maksimalkan anggaran terkait penanganan banjir
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjelaskan, meski telah dilaksanakan program kegiatan prioritas pada anggaran perencanaan, ada beberapa tantangan yang juga turut diperhatikan, seperti keterbatasan APBD yang dapat mempengaruhi akselerasi pembangunan infrastruktur perpindahan Ibu Kota Negara (IKN).
"Mana pemerintah daerah, yang malu bukan Pak Gubernur tok loh. Ada saya juga di sini," jelas Prasetyo.
Baca juga: Ketua DPRD desak DKI maksimalkan anggaran terkait penanganan banjir
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjelaskan, meski telah dilaksanakan program kegiatan prioritas pada anggaran perencanaan, ada beberapa tantangan yang juga turut diperhatikan, seperti keterbatasan APBD yang dapat mempengaruhi akselerasi pembangunan infrastruktur perpindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Lalu, perubahan paradigma dalam implementasi kegiatan berstandar internasional, dan penciptaan kegiatan ekonomi perkotaan yang baru untuk mewujudkan kota global yang kompetitif.
Adapun Musrenbang RKPD 2025 dilaksanakan dalam rangka penyempurnaan dan penyelarasan program prioritas perangkat daerah 2025 terhadap penyelesaian isu-isu prioritas tahun 2025.
Musrenbang RPJPD 2025-2045 bertujuan menanamkan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan Jakarta untuk jangka waktu 20 tahun ke depan dan selaras dengan RPJP Nasional.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
