Kemendagri dorong Pemprov DKI Jakarta optimalkan urbanisasi

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mendorong Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk mengoptimalkan pengelolaan urbanisasi.

Menurutnya, urbanisasi tidak bisa dilarang karena setiap warga negara Indonesia berhak untuk bepergian ke mana pun yang diinginkan di wilayah Indonesia.

"Oleh karena itu, pilihannya mengelola urbanisasi. Ini memang pekerjaan berat bagi kita yang bertugas di kota," kata Suhajar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan Suhajar saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045 di Balai Agung Provinsi DKI Jakarta, Selasa

Ia menyebutkan beberapa negara yang berhasil dalam mengelola urbanisasi, salah satunya China. Negara tersebut mampu membuat setiap pertumbuhan 1 persen penduduk perkotaan berdampak terhadap peningkatan 3 persen produk domestik bruto (PDB) per kapita.

Suhajar menegaskan apabila setiap warga yang berpindah ke Jakarta memiliki produktivitas maka akan berdampak terhadap peningkatan PDB. Namun, apabila warga tersebut tidak produktif maka akan menjadi beban sosial sehingga perlu dikelola.

Ia juga mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan berbagai kebijakan. "Kawan-kawan bekerja keras bukan hanya untuk Jakarta, tetapi juga untuk republik," ujarnya.

Suhajar menjelaskan kondisi sejumlah indikator pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada 2023.

Berdasarkan data yang dimilikinya, tingkat kemiskinan DKI Jakarta berada pada angka 4,44 persen, kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 83,55.

Angka IPM ini menempati peringkat pertama tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi yang ada di Pulau Jawa dan Bali. IPM DKI Jakarta juga lebih tinggi dibanding IPM nasional sebesar 74,39.

Sementara laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2023 tercatat 4,96 persen, tingkat pengangguran terbuka 6,53 persen, dan gini rasio pada angka 0,431.