Legislator: Indonesia harus tentukan sikap atas Kosovo

Saya menyayangkan ketidakjelasan sikap pemerintah Indonesia atas kemerdekaan Kosovo. Oleh karena itu, saya kira Indonesia perlu menentukan sikap yang jelas atas hal ini,"

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR M. Najib berpendapat bahwa pemerintah harus segera menentukan sikap atas kemerdekaan Kosovo dari Serbia karena sikap Indonesia terkait hal itu dinilai masih belum jelas.

"Saya menyayangkan ketidakjelasan sikap pemerintah Indonesia atas kemerdekaan Kosovo. Oleh karena itu, saya kira Indonesia perlu menentukan sikap yang jelas atas hal ini," kata M. Najib dalam acara seminar bertema "Telaah Posisi Indonesia atas Masalah Kosovo" di Gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta, Kamis.

Ia menilai sejauh ini sikap Indonesia atas kemerdekaan Kosovo cenderung tidak jelas karena pada satu sisi pemerintah Indonesia sampai sekarang belum mengakui kemerdekaan Kosovo.

Namun, kata dia, di sisi lain berbagai elemen masyarakat Indonesia membuka jalinan hubungan baik dengan Kosovo, termasuk mendiang Ketua MPR Taufik Kiemas.

"Almarhum Taufik Kiemas pernah menerima Ketua Majelis Ulama Kosovo ke Indonesia. Selain itu, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin bertemu langsung dengan Presiden Kosovo pada Mei 2012," ungkapnya.

Menurut dia, Indonesia sudah seharusnya mengakui kemerdekaan Kosovo dari Serbia karena hal itu sesuai dengan amanat dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

"Selain itu, dalam jangka panjang tentu banyak keuntungan yang bisa didapat Indonesia dengan pengakuan kemerdekaan Kosovo tersebut," kata Najib.

Sementara itu, mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, yang menjadi salah satu pembicara dalam seminar tersebut, mengatakan bahwa kekhawatiran pemerintah Indonesia akan tumbuh suburnya gerakan separatis di Indonesia seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) jika Indonesia mengakui kemerdekaan Kosova sangat tidak beralasan.

Hal itu, kata dia, karena kegiatan separatis, seperti OPM, sudah ada di Indonesia jauh sebelum Kosovo menyatakan kemerdekaan dirinya dari Serbia.

"Separatis di Indonesia muncul karena ketidakadilan politik. Saat ini kepincangan ekonomi yang bisa memicu terjadinya separatis di Indonesia. Dan ini tidak ada kaitannya dengan kemerdekaan Kosovo," ujarnya.

Bahkan, kata Azyumardi, meskipun PBB belum mengakui kemerdekaan Kosovo, hingga 26 September 2013 ada 106 negara dari 193 negara anggota PBB yang sudah mengakui kemerdekaan Kosovo.(*)