Pemerintah tegaskan lagi penghentian kerjasama dengan Australia

... tiga hal yang Abbott utarakan, tidak satupun kalimat mengakui telah menyadap apalagi meminta maaf tercantum dalam surat balasan itu... "

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, menegaskan, pemerintah akan tetap menghentikan kerjasama militer, pertukaran inteligen dan latihan gabungan dengan Australia pasca skandal penyadapan.

Dia, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, mengungkap tiga hal bentuk penghentian yang dimaksud itu.

Yang pertama, kata dia, "Apa yang telah distop akan terus kita stop selama belum ada perubahan-perubahan yang substansial dari apa yang telah terjadi dengan Indonesia dan Australia. Stop tukar menukar data dan informasi intelijen."

Kedua, Indonesia menghentikan latihan bersama Kopassus yang ada di Lembang dan latihan di Darwin. F-16 Fighting Falcon dan C-130 Hercules TNI AU yang tengah berlatih di sana langsung disuruh pulang.

"Ketiga, yang akan kita lakukan pada akhir bulan ini yaitu latihan bersama TNI AL dan Australia," kata Yusgiantoro, usai rapat gabungan Komisi I DPR dan menteri luar negeri, menteri komunikasi dan informasi, kepala BIN, kepala Kepolisian Indonesia, kepala Lembaga Sandi Negara, di Gedung Parlemen itu.

Penghentian kerjasama tersebut akan berubah bila ada perkembangan yang lebih baik dari kedua negara.

Ditegaskan juga, penghentian kerjasama dengan Australia itu tidak merugikan Indonesia.

"Sama sekali tidak dirugikan. Yang penting karena kalau kita latihan bersama diperlukan saling percaya bersama antara awak dari kedua negara. Jadi memang sebaiknya itu diberhentikan dulu," sebut Yusgiantoro.

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, telah membalas surat Presiden Susilo Yudhoyono.

Dari tiga hal yang Abbott utarakan, tidak satupun kalimat mengakui telah menyadap apalagi meminta maaf tercantum dalam surat balasan itu; kecuali "janji" Australia untuk tidak menciderai lagi hubungan baik dengan Indonesia.

Beberapa pengamat menilai sikap akhir Yudhoyono terkait surat balasan Abbott itu membuat semua upaya protes pemerintah dan rakyat Indonesia menjadi hambar.