Pemerintah komitmen percepat pengembangan ekonomi digital RI

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah berkomitmen mempercepat pengembangan ekonomi digital sebagai pilar strategis transformasi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dalam High-Level Thematic Roundtable on Digital Innovations for Achieving the Sustainable Development Goals yang merupakan rangkaian The 80th session of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Selasa.

"Indonesia fokus mewujudkan ekosistem usaha yang produktif, maju, dan bernilai tambah tinggi melalui digitalisasi sektor ekonomi prioritas. Hal ini mencakup fokus khusus pada pemberdayaan UMKM dan perusahaan rintisan (startup) teknologi serta keamanan siber yang lebih kuat,” ujar Menko Airlangga di Jakarta, Selasa.

Untuk mempersiapkan ekosistem tersebut di masa depan, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia memperkuat komitmen terhadap penelitian dan pengembangan (Litbang) yang komprehensif dan inovasi teknologi.

Pemerintah juga telah meluncurkan Buku Putih tentang Pembangunan Ekonomi Digital 2030 yang merupakan strategi multipihak mulai dari institusi, asosiasi, akademisi, hingga industri untuk menentukan arah perjalanan digital masa depan.

Indonesia juga bekerja sama untuk membangun inklusi keuangan melalui kemitraan dengan otoritas terkait untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mendukung upaya-upaya tersebut, Pemerintah juga menyempurnakan regulasi, kebijakan, dan tata kelola untuk memastikan ekonomi digital yang sehat dan adil, dengan perlindungan konsumen dan upaya keamanan nasional.

Pada aspek sumber daya manusia (SDM), Indonesia memanfaatkan inovasi digital dengan mengembangkan Program Kartu Prakerja yang merupakan platform government to people (G-to-P).

"Program Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja dalam rangka peningkatan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, mereka yang sudah bekerja dan ingin meningkatkan keterampilan atau kompetensinya, dan mereka yang terkena PHK, termasuk pelaku UMKM,” jelas Menko Airlangga.

Lebih lanjut Menko Airlangga menyampaikan bahwa Program Kartu Prakerja selama pandemi COVID-19 mempunyai misi ganda untuk meningkatkan kompetensi dan mengamankan daya beli masyarakat yang terkena dampak pandemi.

Program Kartu Prakerja juga memperkuat target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) lainnya, yakni pendidikan yang berkualitas dan kesempatan belajar seumur hidup, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta mendorong pengentasan kemiskinan.

Program Kartu Prakerja tercatat telah memberikan manfaat bagi 18,7 juta masyarakat Indonesia di 514 kabupaten/kota di 38 provinsi, dengan 51 persen peserta perempuan, 12 persen peserta berusia di atas 50 tahun, dan 3 persen peserta penyandang disabilitas.

Di akhir pemaparan, Menko Airlangga menyampaikan terima kasih atas kesempatan bagi Indonesia berbagi pengalaman dalam bidang ekonomi digital dan perannya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.