Azwar Anas: Reformasi birokrasi tematik perlu didorong lintas sektor

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan implementasi reformasi birokrasi tematik khususnya stunting dan pengentasan kemiskinan perlu didorong melalui lintas sektor.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus memilih skala prioritas. Salah satu yang perlu mendapat prioritas adalah mendorong birokrasi berdampak sehingga kesibukan birokrasi ke depan lebih berdampak untuk rakyat," kata Azwar Anas dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan Azwar Anas saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus bisa menentukan skala prioritas yang dianggap paling berdampak bagi masyarakatnya. Implementasi reformasi birokrasi tematik dalam hal penanganan kemiskinan menjadi salah satu isu krusial di Kalimantan Barat.

Sementara dari sisi peningkatan sumber daya manusia, Provinsi Kalimantan Barat mengusulkan 1.579 formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk pengadaan tahun 2024.

Keseluruhan usulan tersebut telah disetujui, terdiri atas 60 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 1.519 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Anas berpesan agar ASN yang telah dan akan mengabdi di Kalimantan Barat mampu mengubah wajah birokrasi.

Ia berharap birokrasi tidak lagi diartikan sebagai tumpukan kertas, tetapi harus mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan adalah birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan digital structure, digital competence, dan digital culture agar selaras dengan tekad transformasi digital di pemerintahan.

ASN selayaknya mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, termasuk untuk diterapkan pada pelayanan.

"Dalam hal transformasi digital, akselerasi transformasi digital dan profesionalitas ASN juga perlu didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima," ujarnya.

Terlebih Provinsi Kalimantan Barat mendapat perhatian dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045.

Beberapa sektor di provinsi berjuluk Seribu Sungai ini akan menjadi fokus pembangunan nasional, di antaranya penataan destinasi pariwisata prioritas Sambas-Singkawang, peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan dengan peningkatan dokter spesialis dan tenaga kesehatan, peningkatan akses, kualitas pendidikan, dan infrastruktur yang menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi.

Beragam potensi dimiliki Kalimantan Barat, seperti pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, industri dan kehutanan.

"Potensi ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung pembangunan daerah," tambah Anas.

Salah satu strategi mempercepat kemajuan daerah adalah memperbaiki kualitas pelayanan publik, termasuk percepatan izin usaha agar pertumbuhan ekonomi semakin cepat.

Kementerian PANRB terus mendorong pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat pelayanan. Di Provinsi Kalimantan Barat, terdapat enam MPP (43 persen) dari 14 kabupaten/kota yang ada.

"Pembangunan MPP harus mengutamakan fungsi, bukan megahnya gedung. Bangunan tidak harus megah, namun yang terpenting fungsinya harus optimal," tuturnya.

Pelayanan saat ini harus berprinsip citizen centric yang menegaskan bahwa negara bagi rakyat dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah.

Dibantu BUMN Peruri, tambah Anas, pemerintah sedang mengembangkan portal nasional pelayanan publik. Nantinya berbagai layanan bisa diakses melalui portal tersebut secara digital.

Untuk mempercepat implementasi layanan digital terpadu maka perlu disepakati pengembangan identitas digital sebagai solusi jalan tengah.

Selain itu, Anas meminta Provinsi Kalimantan Barat menyatukan seluruh aplikasi pelayanan publik kabupaten/kota di wilayahnya. "Provinsi segera menginteroperabilitaskan aplikasi-aplikasi yang ada sehingga masyarakat tinggal masuk ke satu portal," ujar Anas.