Legislator imbau Presiden umumkan surat PM Australia

Saya mengkhawatirkan, jika Presiden Yudhoyono tidak membukanya untuk publik, maka akan dinilai tidak aspiratif terhadap aspirasi rakyat,"

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengumumkan ke publik isi surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tonny Abbot.

"Saya mengkhawatirkan, jika Presiden Yudhoyono tidak membukanya untuk publik, maka akan dinilai tidak aspiratif terhadap aspirasi rakyat," kata Tantowi Yahya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Menurut Tantowi, isi surat dari PM Australia, meskipun tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat tapi isu penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap pimpinan Indonesia menyangkut hubungan antara kedua negara.

Sejak munculnya pemberitaan mengenai penyadapan yang dilakukan oleh Australia hingga keputusan penarikan duta besar Indonesia di Australia, menurut Tanto, sudah menjadi wacana publik dan sikap Pemerintah Indonesia, sehingga masyarakat ingin tahu isi surat dari PM Australia.

"Pada pidato Presiden yang disampaikan di Istana Negara, Jakarta, beberapa hari lalu, mengisyaratkan agar Pemerintah Australia minta maaf kepada Pemerintah Indonesia," katanya.

Namun ketika PM Australia, Tonnny Abbotm, berbicara di parlemen Australia, kata Tanto, dia menyatakan tidak akan minta maaf kepada Pemerintah Indonesia.

Tanto menanyakan, apakah dalam surat yang dikirimkan Presiden Yudhoyono keada PM Australia ada pernyataan tegas agar Pemerintah Australia minta maaf kepada Pemerintah Indonesia.

"Jika dalam surat yang disampaikan Presiden Yudhoyono kepada PM Australia tidak ada pernyataan tegas agar Pemerintah Australia minta maaf kepada Pemerintah Indonesia, sehingga jika PM Australia menyatakan tidak akan minta maaf, tidak ada masalah," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Tanto menambahkan, kebijakan luar negeri Indonesia sedikit atau banyak di bawah kendali asing, sehingga Pemerintah Indonesia merespons penyadapan yang dilakukan oleh Australia agak lamban.

"Kelambanan itu karena ada pagar diplomasi, maka pagar itu harus dirobohkan," ujarnya.

Menurut Tanto, Komisi I DPR RI ada rencana untuk berttemu dengan Edward Snowden, si pembocor aksi penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia, di Rusia.(*)