Indeks daya saing Indonesia naik 12 peringat

Pengaturan upah dan prosedur pengangkatan tenaga kerja, ditambah rendahnya partisipasi perempuan masih juga menjadi hambatan. Tapi di sisi lain, kualitas lembaga publik dan swasta mengalami peningkatan menjadi urutan 67,"

Jakarta (ANTARA News) - Indeks daya saing Indonesia mengalami loncatan yang baik atau 12 peringat pada tahun 2013. Data yang dilansir World Economic Forum (WEF) dalam The Global Competitiveness Report 2013-2014, Indonesia menempati peringkat 38 dari 148 Negara, sedang pada 2012-2013 Indonesia menempati posisi 50.

Meski berhasil naik 12 peringkat dari tahun sebelumnya, Indonesia tentu tak bisa berbangga diri. Pasalnya, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia masih menempati peringkat kelima. Empat negara yang berada di atas Indonesia ditempati oleh Singapura (urutan 2), Malaysia (24), Brunei Darussalam (26) dan Thailand (37).

Enam negara lainnya yang berada di bawah Indonesia ditempati oleh oleh Filipina (urutan 59), Vietnam (70), Laos (81), Kamboja (88) dan Myanmar (139). Sedangkan sepuluh besar teratas dalam Global Competitiveness Index 2013-2014 ditempati oleh Swiss , Singapura, Finlandia, Jerman, Amerika Serikat, Swedia, Hongkong, Belanda, Jepang dan Inggris.

Menurut Heru Cokro, Presiden Junior Chamber International (JCI) Indonesia tahun 2014, Indonesia seharusnya menempati urutan yang lebih baik dari saat ini. Meski meningkat tajam, Indonesia masih kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN.

"Hal itu membuktikan Indonesia belum mampu untuk menunjukkan diri sebagai macan asia seperti yang pernah didengung-dengungkan dulu," kata Heru Cokro dalam keterangan peersnya di Jakarta, Rabu.

Data The Global Competitiveness Report 2013-2014 juga menyebutkan, faktor yang paling bermasalah untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah korupsi, birokrasi pemerintah yang tidak efisien dan lemahnya infrastruktur. Noda hitam Indonesia masih berupa penyuapan (urutan 106) dan penjaminan keamanan bagi masyarakat (urutan 104).

"Korupsi masih menjadi masalah serius yang harus segera dituntaskan. Dengan bersihnya pemerintah dari korupsi maka kepercayaan pebisnis akan meningkat dengan sendirinya. Tidak hanya itu, inefisiensi birokrasi di pemerintah juga menjadi catatan yang serius. Semakin efisien birokrasi maka semakin mudah bagi investor untuk menanamkan investasi di Indonesia," kata Heru.

Selain itu, dalam memperbaiki sektor kesehatan dan pendidikan dasar, Indonesia pun masih dinilai lemah. Hal tersebut terlihat pada penurunan peringkat secara bertahap dalam tiga tahun terakhir, yakni dari posisi 64 pada 2011 ke posisi 70 pada 2012, dan kemudian peringkat 72 tahun ini.

"Pengaturan upah dan prosedur pengangkatan tenaga kerja, ditambah rendahnya partisipasi perempuan masih juga menjadi hambatan. Tapi di sisi lain, kualitas lembaga publik dan swasta mengalami peningkatan menjadi urutan 67," kata Heru.

Laporan tersebut juga menilai, setelah bertahun-tahun diabaikan Indonesia telah berupaya menambah belanja infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan jalan, pelabuhan, fasilitas air, dan pembangkit listrik. Karena itu, terjadi peningkatan tertinggi pada pilar infrastruktur, yakni naik 17 tingkat dari posisi 78 pada tahun lalu menjadi 61.(*)