Menlu China kritik AUKUS, sebut Pasifik bukan arena persaingan

Beijing (ANTARA) - Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Minggu (21/4) mengkritik kemitraan pertahanan trilateral AUKUS antara Amerika Serikat, Inggris dan Australia, dengan mengatakan wilayah Pasifik seharusnya tidak menjadi arena kompetisi kekuatan besar.

Dalam konferensi pers bersama dengan Menlu Papua Nugini Justin Tkatchenko, Wang mengungkapkan keprihatinan atas perjanjian AUKUS saat mengunjungi Papua Nugini, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri China.

Dia menekankan bahwa wilayah Pasifik "seharusnya tidak menjadi arena bermain kekuatan besar", serta menyuarakan keberatannya terhadap AS, Inggris, dan Australia yang memperkenalkan pengembangan kapal selam nuklir di wilayah tersebut.
Baca juga: China menentang usulan AUKUS bekerja sama dengan Jepang

Wang bersikeras tindakan itu melanggar tujuan Perjanjian Rarotonga, nama yang kerap dipakai untuk Perjanjian Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan tahun 1985.

Wang mengulangi pendirian China terhadap konfrontasi antar blok di wilayah itu, menyoroti bahwa pendekatan semacam itu tidak sejalan dengan dengan kebutuhan dan tren sejarah perkembangan negara-negara Pasifik.

Dia menekankan pula akan komitmen China atas "kerja sama Selatan-Selatan" yang berdasarkan solidaritas antar negara-negara berkembang dan bukan karena adanya kepentingan geopolitik atau agenda tertentu.
Baca juga: Australia desak kawasan Pasifik bersatu hadapi rivalitas AS-China

Sebagai tanggapan terhadap upaya untuk mengimbangi pengaruh ekonomi China di Pasifik, termasuk melalui aliansi AUKUS dan QUAD, Beijing telah memperkuat hubungannya dengan negara-negara kepulauan Pasifik untuk mendapatkan pengaruh di wilayah tersebut.

Hal ini termasuk perjanjian keamanan kontroversial yang ditandatangani dengan Kepulauan Solomon pada 2022 yang telah menimbulkan kekhawatiran tentang kehadiran kapal perang China di pelabuhan Kepulauan Solomon dan pemberian kekuasaan bagi personel keamanan China untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi kehidupan, properti, dan proyek-proyek China.

Kritikus berpendapat bahwa perjanjian tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai “pakta keamanan,” yang memungkinkan China untuk mengerahkan militernya untuk melindungi warga negaranya dan proyek-proyeknya di Pasifik bagian selatan.

Sumber: Anadolu