Oposisi Bangladesh tolak penyelenggaraan pemilu 5 Januari

Dhaka (ANTARA News) - Bangladesh akan menyelenggarakan pemilihan umum pada 5 Januari, kata Komisi Pemilu pada Senin, yang membuat oposisi marah, turun ke jalan dan menyerukan blokade jalan, jalur pelayaran serta kereta api di seluruh negara itu.

Perdana Menteri Sheikh Hasina membentuk pemerintah sementara pada bulan ini, melibatkan anggota partai berkuasa dan oposisi untuk mengawasi pemungutan suara itu, cara biasa di Bangladesh dalam usaha menjamin pemilihan umum bebas dan jujur, lapor Reuters.

Akan tetapi, partai oposisi utama, Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) mengatakan kabinet sementara itu berpihak dan menolak setiap usaha untuk menyelenggarakan pemilu sampai ada satu pemerintah sementara yang netral tanpa Hasina.

Segera setelah Ketua Komisi Pemilu Kazi Rakibuddin Ahmed mengumumkan dalam satu pernyataan di televisi bahwa pemilu akan diselenggarakan 5 Januari, protes-protes meletus di beberapa kota termasuk di ibu kota Dhaka.

Polisi dan para saksi mata mengatakan setidaknya 100 mobil dibakar dan para aktivis menyerang satu kantor polisi di distrik Habiganj, 180km dari Dhaka, dan terlibat bentrokan dengan polisi di daerah-daerah termasuk distrik Kustia, 275km dari ibu kota. Seorang aktivis dari sayap mahasiswa BNP tewas ketika satu bom bensin meledak di Comilla, 100km dari Dhaka, kata polisi dan menambahkan sejumlah lainnya cedera dalam protes-protes itu.

Sengketa menyangkut peraturan pemilu itu,yang bukan hal baru di Bangladesh di mana kekuasaan silih berganti antara partai-partai dinasti sejak tahun 1990-an, yang menyebabkan 25 orang tewas dalam protes-protes dan penangkapan beberapa pemimpin BNP dalam pekan-pekan belakangan ini.

Aksi protes itu terjadi dilatarbelakangi kondisi-kondisi di pabrik-pabrik yang mendukung industri ekspor garmen 22 miliar dolar AS, yang merupakan sumber hidup ekonomi 160 juta penduduk negara itu yang telah dilanda sejumlah musibah yang mematikan.

Dalam usaha untuk melakukan kompromi, Hasina dari Liga Awami yang memerintah, Ahad menawarkan kepada pesaingnya, pemimpin BNP Begum Khaleda Zia, kedudukan bagi partai oposisi dalam pemerintah sementara itu.

Tetapi itu tidak cukup bagi para pemimpin oposisi, yang menanggapi dengan marah pengumuman tanggal pemilu itu.

Mirza Fakhrul Islam Alamqir, penjabat sekjen BNP dalam jumpa wartawan menuntut rencana itu ditunda.

Ia juga menyerukan program blokade 48 jam atas jalan-jalan, rute-rute kereta api dan jalur pelayaran mulai Selasa pagi.

A.S.M Hannan Shah, seorang pemimpin senior BNP, mengatakan rakyat tidak akan menyetujui jadwal pemilu itu dan akan menentangnya. Keluarganya mengatakan ia ditangkap segera setelah mengeluarkan pernyataan itu.

Komisioner pemilu Ahmed mengatakan tentara akan dikerahkan dalam pemilu itu untuk menjaga ketertiban, Pengawal Perbatasan Bangladesh, pasukan paramiliter digelar di ibu kota itu untuk menghadapi aksi protes.

Sistem pemerintah sementara itu mulai diterapkan pertengahan tahun 1990-am dalam usaha untuk menjamin pemilu yang jujur antara dua partai yang saling tidak percaya itu.

Penerjemah: Rafaat Nurdin