Anggota Komisi XI DPR: Ekonomi Indonesia kuat hadapi gejolak global

Terkait hal itu, saat ini kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan tangguh

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin menilai bahwa saat ini kondisi fundamental ekonomi Indonesia kuat dan tangguh dalam menghadapi gejolak geopolitik global yang terjadi di Timur Tengah.

“Kondisi geopolitik terutama di wilayah Timur Tengah imbas adanya perang, bakal berpengaruh terhadap kondisi ekonomi global termasuk Indonesia. Terkait hal itu, saat ini kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan tangguh,” kata Puteri dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Komisi Bidang Ekonomi Keuangan DPR ini menyebutkan saat ini pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan masih di atas 5 persen (year on year/yoy), di atas pertumbuhan ekonomi global 3,2 persen (yoy). Selain itu, inflasi juga masih terkendali pada angka 3,05 persen pada Maret 2024.

Tak hanya itu, kata Puteri, posisi cadangan devisa juga masih tinggi sebesar 140,4 miliar dolar AS pada bulan sebelumnya. Bahkan surplus neraca perdagangan Indonesia berlanjut pada Februari 2024 sebesar 0,87 miliar dolar AS.

"Indikator-indikator ini menjadi bekal kita untuk tetap yakin dan optimis bahwa ekonomi Indonesia masih tetap kuat di tengah risiko konflik Timur Tengah," ujar Puteri.

Meski begitu, lanjut Puteri, ada hal-hal yang patut diwaspadai dari adanya ketegangan di wilayah Timur Tengah.

Baca juga: Sandiaga: Optimalisasi penerbangan antisipasi dampak tensi geopolitik

Baca juga: INDEF: Konflik geopolitik tingkatkan beban pelaku UMKM

Puteri menyebut ada potensi disrupsi pada suplai logistik di Selat Hormuz dan Laut Merah. Apalagi, selat ini berperan penting terhadap 30 persen jalur perdagangan minyak dunia. Dimana, Selat Hormuz itu 33 ribu kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27 ribu kapal.

Sehingga, pastinya berdampak pada kenaikan harga minyak mentah dunia. Akibatnya, pasti terhadap harga BBM dalam negeri.

Namun, lanjut Puteri, pemerintah sudah menegaskan bahwa harga BBM tidak akan naik hingga Juni 2024. Dimana, hal ini menjadi wujud keberpihakan APBN melalui subsidi BBM untuk melindungi daya beli masyarakat.

"Ke depan, kami terus dorong pemerintah untuk memantau harga minyak dunia serta menyiapkan berbagai upaya untuk memitigasi segala potensi risiko dampak yang akan muncul," ujar Puteri.

Selain itu, kata Puteri, dampak pada sektor keuangan juga perlu diantisipasi. Terlebih, dollar index yang mengalami penguatan. Sehingga, memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Bagi sektor riil, dampak depresiasi nilai tukar akan sangat berpengaruh terhadap impor.

Untuk itu, Puteri mendorong Bank Indonesia bersama pemerintah untuk terus berada di pasar guna melakukan intervensi untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Puteri juga meminta masyarakat untuk tenang dan tidak memicu kepanikan di pasar. Sebab DPR akan terus mengimbau pemerintah dan otoritas terkait guna memantau situasi terkini serta menyiapkan upaya mitigasi risiko sehingga ketegangan ini tidak menimbulkan dampak yang dalam bagi masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk mengurangi impor terutama yang bersifat konsumtif. Karena dikhawatirkan bisa menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.

"Untuk itu, sebaiknya kita tetap memprioritaskan belanja pada produk UMKM lokal. Lantaran, UMKM menjadi penopang utama perekonomian kita," ujar Puteri.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa pemerintah selalu menyiapkan skenario untuk meredam dampak gejolak geopolitik global ke perekonomian Indonesia terutama bagi sektor riil.

“Skenario, pemerintah selalu siapkan. Namun sekarang kita masih menunggu perkembangan (konflik Iran-Israel),” kata Airlangga saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/4).

Airlangga mengatakan sejauh ini potensi eskalasi antara Iran dan Israel belum terlihat signifikan. Pemerintah Indonesia juga masih mencermati perkembangan arah gejolak geopolitik di antara dua negara itu.

Baca juga: INDEF: Pakai APBN untuk belanja produktif kurangi imbas konflik global

Baca juga: Pengamat: Kecil kemungkinan IHSG di bawah 7.000 akibat isu geopolitik