Markas PBB, New York (ANTARA News) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih menunggu bentuk komitmen pasukan dan perlengkapan untuk memperkuat misinya di Lebanon, dan para diplomat mengatakan, situasi peraturan perjanjian yang disusun oleh badan dunia itu tidak jelas.Bahasa yang tak jelas atau mendua disepakati dalam resolusi politik yang dihasilkan oleh Dewan Keamanan (DK) PBB, namun ketika tentara akan dikirimkan, mereka ingin tahu kepastian mandat mereka, apa yang mereka harapkan dan apa yang tidak mereka harapkan, kata seorang diplomat senior di PBB, yang berbicara tanpa mau disebut namanya.Di dalam pertemuan tertutup di kalangan para pengirim tentara ke misi tersebut baru-baru ini, dia mengatakan, beberapa masalah mendapat sorotan tajam dan dengan pertanyaan yang menyelidik, kata pejabat-pejabat PBB itu tanpa mempunyai jawaban yang jelas.Peraturan-peraturan memberikan kekuasaan luas kepada pasukan perdamaian untuk menggunakan kekuatan pertahanannya dan dalam hal berupaya mempertahankan mandat yang mereka bawa. Peraturan-peraturan berdasarkan resolusi gencatan senjata itu tidak memerintahkan mereka melucuti Hizbullah. Pejabat-pejabat PBB mengatakan, kemarin mereka tidak menerima keberatan atau saran-saran dari pengirim tentara, dan mereka memperkirakan bahwa peraturan-peraturan itu bisa mereka terima. Tetapi mereka berusaha mencari komentar-komentar dari masing-masing negara, yang hadir dalam pertemuan itu. Para diplomat mengatakan, adalah menjadi kenyataan bahwa PBB tidak begitu antusias dalam menanggapi hal-hal yang dikemukakan para pengirim potensial dan bahwa peraturan-peraturan tersebut kurang jelas. Peraturan ingin memperjelas hubungan antara pasukan perdamaian dan militer Lebanon serta Israel, dan bagaimana badan dunia itu menilai Hizbullah. Pada saat ini, jumlah pasukan perdamaian PBB yang ada di Lebanon (UNIFIL) 2.000 personil dan Dewan Keamanan mempertimbangkan ditingkatkan menjadi 15.000 personil yang berperalatan dan bersenjata baik. Untuk memenuhi hal itu perlu waktu berminggu-minggu, namun PBB sangat memerlukan sedikitnya 3.500 tentara lain untuk menjamin gencatan senjata yang rapuh bisa bertahan sampai masalah tersebut bisa dipecahkan secara politik. Delegasi tingkat tinggi PBB yang dipimpin penasehat khusus bidang politik Sekjen PBB, Vijay Nambiar, mantan diplomat India, telah melakukan diskusi ekstensif dan intensif dengan perdana menteri Lebanon dan Israel serta pejabat-pejabat tinggi lainnya. Tetapi, hal itu berakhir dalam catatan mendua antara tanggapan yang optimis dan pesimis. Bagian yang optimis menyatakan bahwa perdamaian yang diprakarsai PBB lama bisa dicapai dan pihak yang pesimistis menyatakan kekhawatiran akan terjadinya kekosongan kekuasaan di Lebanon selatan. Sementara itu, kunjungan Annan ke Timur Tengah yang sedang dirancang dianggap bisa meningkatkan kontroversi, bahkan sebelum rencana tersebut diumumkan secara resmi. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah dia berencana pergi ke Suriah dan Iran dan apa sebenarnya yang dia inginkan dalam kunjungan ke dua negara itu sebagai bagian dari rangkaian muhibahnya. (*)
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2006
