Kolombo (ANTARA News) - Militer Sri Lanka hari Senin melarang perayaan mengenang pemberontak Macan Tamil, setelah ada laporan-laporan bahwa kelompok minoritas etnik Tamil berencana menyelenggarakan acara itu.

Militer mengatakan, acara semacam itu dilarang karena Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) masih tetap sebagai organisasi terlarang, empat tahun setelah militer mengalahkan mereka dan mengakhiri perang separatis puluhan tahun.

Acara-acara kecil biasanya diadakan pada saat ini setiap tahun untuk memperingati pemberontak yang tewas selama konflik -- masa yang mereka sebut "pekan pahlawan" yang bertepatan waktunya dengan kematian pemberontak pertama.

Media lokal mengatakan, acara-acara yang lebih terorganisasi direncanakan berlangsung tahun ini di eks-zona perang Sri Lanka utara, setelah partai utama Tamil menang dalam pemilihan umum daerah pada September.

"Mempromosikan dan menyebarkan ideologi separatis di Sri Lanka secara langsung atau tidak langsung, bahkan dengan menggunakan kebebasan media, dan berusaha merayakan atau mengagungkan teroris yang menjadi anggota organisasi terlarang merupakan tindakan ilegal," kata juru bicara militer dalam sebuah pernyataan.

Pekan ini juga bertepatan waktunya dengan kelahiran pemimpin tertinggi LTTE Velupillai Prabhakaran, yang tewas dalam ofensif final militer terhadap pemberontak di daerah Mullaittivu, Sri Lanka timurlaut.

Pasukan Sri Lanka meluncurkan ofensif besar-besaran untuk menumpas kelompok pemberontak Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) pada 2009 yang mengakhiri perang etnik hampir empat dasawarsa di negara tersebut.

Namun, kemenangan pasukan Sri Lanka atas LTTE menyulut tuduhan-tuduhan luas mengenai pelanggaran hak asasi manusia.

Pada September 2011, Amnesti Internasional yang berkantor di London mengutip keterangan saksi mata dan pekerja bantuan yang mengatakan, sedikitnya 10.000 orang sipil tewas dalam tahap final ofensif militer terhadap gerilyawan Macan Tamil pada Mei 2009.

Pada April 2011, laporan panel yang dibentuk Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon mencatat tuduhan-tuduhan kejahatan perang yang dilakukan kedua pihak.

Sri Lanka mengecam laporan komisi PBB itu sebagai "tidak masuk akal" dan mengatakan, laporan itu berat sebelah dan bergantung pada bukti subyektif dari sumber tanpa nama.

Sri Lanka menolak seruan internasional bagi penyelidikan kejahatan perang dan menekankan bahwa tidak ada warga sipil yang menjadi sasaran pasukan pemerintah. Namun, kelompok-kelompok HAM menyatakan, lebih dari 40.000 warga sipil mungkin tewas akibat aksi kedua pihak yang berperang.

PBB memperkirakan, lebih dari 100.000 orang tewas dalam konflik separatis Tamil setelah pemberontak Macan Tamil muncul pada 1972.

Sekitar 15.000 pemberontak Tamil memerangi pemerintah Sri Lanka dalam konflik etnik itu dalam upaya mendirikan sebuah negara Tamil merdeka.

Masyarakat Tamil mencapai sekitar 18 persen dari penduduk Sri Lanka yang berjumlah 19,2 juta orang dan mereka terpusat di provinsi-provinsi utara dan timur yang dikuasai pemberontak. Mayoritas penduduk Sri Lanka adalah warga Sinhala., demikian AFP melaporlan.

(SYS/M014)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013