Survei: publik mendukung demokrasi di Indonesia

Delapan dari 10 orang Indonesia mengaku jarang berbicara soal politik."

Jakarta (ANTARA News) - Jakarta (ANTARA News) - Dukungan publik pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia relatif tinggi, demikian hasil survei yang dilakukan peneliti dari Pusat Penelitian Politik (P2K) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Menurut survei yang dilakukan pada 1.799 responden di 31 provinsi ini, diketahui 58 persen responden setuju jika bentuk pemerintahan demokrasi lebih baik dibandingkan bentuk pemerintahan lainnya.

"Tingginya dukungan publik terhadap demokrasi ini disertai tingginya kepuasan pada terhadap sistem politik demokrasi yang ada saat ini," kata ketua peneliti survei,Wawan Ichwanuddin di Jakarta, Senin.

Sebanyak 67 persen responden menilai sistem politik Indonesia demokratis dan lebih dari 71 persen menganggap sistem politik demokrasi cocok bagi negara ini.

Tak hanya itu, 60 persen responden menilai kinerja pemerintah dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, keamanan dan pemberantasan terorisme pada kategori sudah cukup baik dan baik. Sebanyak 56 persen responden mengatakan puas dengan kinerja pemerintah.

Hanya saja, para peneliti menilai pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih dihadapkan pada rendahnya efikasi politik warga. Ketika berhubungan dengan sistem politik, publik cenderung merasa tidak berdaya. Hanya 12,5 persen responden yang merasa bisa mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan keputusan. Sebaliknya, 50,2 persen responden merasa kebijakan pemerintah berpengaruh pada kehidupan sehari-hari mereka.

Kemudian, keterlibatan publik pada politik juga rendah. Hanya 37 persen responden yang mengaku tertarik pada masalah politik atau pemerintahan. Sementara 60 persen responden mengaku kurang dan tidak tertarik sama sekali dengan politik.

Mayoritas dari mereka ini yakni sebanyak 78,1 persen mengakui jarang dan tidak pernah mendiskusikan masalah politik dengan teman atau tetangga.

"Delapan dari 10 orang Indonesia mengaku jarang berbicara soal politik," ujarnya.

Peneliti menemukan, sekalipun partisipasi politik publik terutama pada pemberian suara dalam pemilu tergolong tinggi, namun, partisipasi mereka pascapemilu masih rendah. Misalnya keikutsertaan responden dalam unjuk rasa (5,6 persen responden mengaku pernah berunjuk rasa), menandatangani petisi menolak kebijakan tertentu (6,8 persen) dan menghubungi pejabat pemerintah untuk membicarakan kepentingan umum (11,1 persen).

Menurut peneliti, pemilih di Indonesia belum bertransformasi menjadi "penagih janji" yang kritis dan tangguh terhadap pemimpin atau wakil yang telah mereka pilih.

"Hasil ini konsisten dengan penelitian kami tahun lalu," kata Wawan.

Survei ini menurut Wawan dapat memberikan gambaran seberapa besar dukungan publik terhadap demokrasi di Indonesia.

"Paling tidak data kami ini memberikan gambaran bagaimana publik melihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia," ujarnya. (*)