BKKBN Riau menyerahkan Rp5,9 miliar anggaran dukung program KB

Penyerahan DAK itu bersamaan dengan penyerahan petunjuk teknis yang digunakan sebagai acuan...

Pekanbaru (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia menyerahkan Rp5,9 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang KB tahun 2024 kepada Bupati Rokan Hulu untuk mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana/KB.

"Penyerahan DAK itu bersamaan dengan penyerahan petunjuk teknis yang digunakan sebagai acuan, agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan tepat program," kata Mardalena Wati Yulia, di Kabupaten Rokan Hulu, Kamis.

Menurut Mardalena Wati Yulia, DAK ini diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota langsung dari pemerintah pusat untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan program Bangga Kencana/Keluarga Berencana, juga upaya percepatan penurunan stunting.

Untuk upaya penurunan stunting, Mardalena Wati Yulia meminta Bupati Rokan Hulu H Sukiman untuk melakukan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting yang akan dimulai pada 22 April 2024.

"Alokasi DAK Sub Bidang KB ini dapat membantu capaian indikator kinerja program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu," katanya pula.

Selain itu, ia meminta pula tim pengendali DAK kabupaten dapat melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan perencanaan yang disusun mengacu pada Peraturan Kepala BKKBN No. 14 Tahun 2023.

Ia menyebutkan realisasi penggunaan DAK Sub Bidang KB di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 yakni sebesar 96,94 persen. Total Fertility Rate (TFR) Rokan Hulu 2,18, Age Specific Fertility Rate (ASFR) adalah banyaknya kelahiran tiap 1.000 perempuan pada kelompok umur tertentu dan paling tinggi pada kelompok umur 15-19 tahun.

Prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) adalah perbandingan antara pasangan usia subur yang aktif menggunakan alat kontrasepsi modern di Kabupaten Rokan Hulu mencapai 59,34 persen, dan Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi sebesar 17,30 persen.

Bupati Rokan Hulu H Sukiman menyampaikan pesan kepada jajarannya agar berhati hati menggunakan anggaran DAK tersebut dalam menjalankan program-program yang sudah direncanakan.
Baca juga: BKKBN apresiasi kolaborasi Pemkab Kampar tekan stunting 14 persen
Baca juga: BKKBN: Jangan hanya kejar angka, perhatikan kesehatan anak stunting