Lembaga pemeringkat Moody's pertahankan rating kredit RI di Baa2

Moody’s berpandangan bahwa afirmasi ini sejalan dengan hasil asesmen mereka bahwa ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga, didukung pertumbuhan ekonomi tinggi dan stabil serta berbagai inovasi instrumen kebijakan yang kuat, di tengah tingginya

Jakarta (ANTARA) - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan Soverign Credit Rating (SCR) atau rating kredit Indonesia pada peringkat Baa2, satu tingkat di atas investment grade dengan outlook stabil pada 16 April 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sebelumnya Moody’s juga mempertahankan SCR Indonesia pada Baa2 dengan outlook stabil pada Annual Review 10 Februari 2022.

"Hasil afirmasi Moody’s yang tetap pertahankan peringkat Indonesia dengan outlook stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ketegangan geopolitik saat ini menandakan kepercayaan investor masih kuat terhadap kredibilitas kebijakan Pemerintah dan ketahanan ekonomi Indonesia," kata Airlangga di Jakarta, Kamis.

Moody’s berpandangan bahwa afirmasi ini sejalan dengan hasil asesmen mereka bahwa ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga, didukung pertumbuhan ekonomi tinggi dan stabil serta berbagai inovasi instrumen kebijakan yang kuat, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa ke depannya, pemerintah akan terus melakukan sinergi dan bauran kebijakan dengan tetap mengawasi berbagai risiko eksternal, terutama konflik Timur Tengah yang berpotensi berdampak terhadap kenaikan harga, dengan terus menjaga daya beli masyarakat.

Dalam laporannya, Moody’s memproyeksikan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024-2025 akan tetap berada pada level sebelum pandemi yaitu sekitar 5,0 persen.

Rata-rata tersebut lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain yang berada pada peringkat Baa yang hanya tumbuh pada kisaran 3,0 persen.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut mengacu kepada keberhasilan berbagai reformasi struktural yang ditempuh pemerintah, yang diarahkan untuk perbaikan iklim investasi sehingga mendorong masuknya aliran modal asing, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan penerimaan pemerintah.

Pada sektor eksternal, Moody’s memandang daya tahan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga, tercermin dari surplus neraca perdagangan yang meningkat.

Implementasi kebijakan hilirisasi juga diyakini menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kenaikan pangsa ekspor komoditas yang bernilai tambah, sehingga meningkatkan diversifikasi ekspor komoditas dan mengurangi sensitivitas terhadap harga.

Di samping itu, Moody’s juga mengapresiasi komitmen pemerintah untuk tetap menjaga defisit APBN di bawah batas 3 persen dari PDB sehingga mampu menjaga rasio utang pemerintah terhadap PDB tetap rendah dibandingkan negara-negara lain yang berada pada peringkat sama.

Dalam jangka menengah, keberhasilan implementasi kebijakan reformasi pemerintah menjadi kunci tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Penilaian positif Moody’s atas kinerja perekonomian Indonesia juga sejalan dengan hasil asesmen lembaga rating lainnya, yaitu Fitch dan JCR pada bulan lalu.

Fitch kembali mempertahankan SCR Republik Indonesia pada BBB atau satu tingkat di atas investment grade dengan outlook stabil pada 15 Maret 2024.

Sementara, JCR juga mempertahankan SCR Republik Indonesia pada BBB+ dengan outlook stabil pada 22 Maret 2024.

Keputusan tersebut mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah yang baik, inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, dan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah dan terkendali.

"Pemerintah akan terus menjaga dan meningkatkan kepercayaan investor dengan memastikan keberlanjutan program kebijakan saat ini tetap berjalan di tengah proses pergantian kepemimpinan pasca pengumuman hasil Pemilu 2024," tutur Airlangga.

Beberapa kebijakan prioritas yang akan terus didorong antara lain yakni revitalisasi mesin konvensional yaitu peningkatan produktivitas dan daya saing melalui program kartu prakerja, pelatihan vokasi, dan implementasi UU Cipta Kerja.

Pemerintah juga akan melanjutkan fokus pembangunan infrastruktur seperti PSN, pembangunan MRT dan kereta cepat, KEK, IKN dan Reforma Agraria; kerja sama internasional, termasuk dalam proses aksesi OECD; dan penguatan ketahanan pangan.